Sekolah Tatap Muka
Anies Didesak Tunda Pelaksanaan PTM saat Ajaran Baru Akibat Ledakan Covid-19
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, penundaan PTM pada bulan Juli merupakan keputusan tepat.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Hertanto Soebijoto
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya digelar saat tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli mendatang.
Hal ini berkaca pada kasus Covid-19 yang cenderung tetap tinggi di Jakarta.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, penundaan PTM pada bulan Juli merupakan keputusan tepat.
Tujuannya untuk melindungi para pelajar dan orangtuanya dari potensi keterpaparan virus Covid-19.
Di siai lain, Anies Baswedan juga sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 759 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.
Baca juga: Kemkominfo dan Kemendikbudristek Harapkan UKS Sebagai Satgas Covid-19 Kawal PTM
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Santri Ponpes Bina Madani Tambah 18 Orang, Bima Arya Peringatan Tak Ada PTM
Di Kepgub tersebut diterangkan, untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring/online pada zona kuning and zona oranye meskipun masih diperbolehkan tatap muka sesuai pengaturan teknis dari Kemenristekdikti.
Sementara untuk zona merah harus dilakukan melalui daring/online.
“Di Ibu Kota sudah tidak ada zona hijau yang betul-betul hijau, maka dari itu agar tidak terjadi penyesalan dengan banyaknya angka aktif dan kematian, maka sangat bijak jika semua ditunda, apapun zonanya,” kata Yani pada Senin (21/6/2021).
Yani mengatakan, penyebaran Covid-19 di Jakarta semakin tinggi. Bahkan dalam sehari, laju kasus baru bisa mencapai 4.000-4.700 per hari.
Baca juga: Guru Jakarta Dukung Keputusan Anies Tunda PTM karena Keselamatan Anak Murid yang Utama
Sementara, kata dia, kapasitas rumah samit untuk menampung pasien di Jakarta juga terbatas.
“Daerah penyangga sudah melakukan hal yang sama, bahkan ada yang melakukan lockdown. Jangan lelah dan bosan menggunakan protokol kesehatan,” ujar Yani yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
Kata dia, meski saat ini 3,24 juta warga Jakarta sudah mendapatkan vaksinasi, namun ini bukan untuk kekebalan.
Soalnya banyak juga warga yang sudah divaksin terpapar virus covid-19 ini, bahkan sekarang ada tiga jenis varian virus baru yang masuk ke Indonesia.
“Keinginan Gubernur dan Pemprov DKI untuk memvaksin 100.000 per orang harus kita dukung, dan kesehatan warga secara luas harus jadi prioritas utama, agar semua dapat kembali dengan normal secepatnya,” ucapnya.
Baca juga: Sejumlah Guru Dukung Keputusan Anies Tunda PTM, Keselamatan Anak Didik Nomor Satu
