Breaking News:

Terhambatnya Pembangunan Akibat Pengadaan Lahan, Pemerintah Akan Bentuk Bank Tanah

Terhambatnya Pembangunan Akibat Pengadaan Lahan, Pemerintah Akan Bentuk Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja.

Penulis: Mochammad Dipa | Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Warta Kota/Mochammad Dipa
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi, memberikan paparan soal bank tanah saat webinar bertajuk Bank Tanah Dalam UU Cipta Kerja yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sabtu (19/6). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah sah sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 Bab dan 186 Pasal. Dari 15 Bab, pada Bab 8 UU Cipta Kerja membahas mengenai pengadaan lahan dimana terdapat pembahasan mengenai bank tanah yang rencananya akan dibentuk pemerintah. 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi, mengatakan bahwa latar belakang pembentukan bank tanah karena banyak sekali persoalan lahan yang dialami oleh negara ketika kebutuhan akan pembangunan meningkat seringkali tidak bisa terealisasi dengan baik.

“Padahal negara dalam tanda petik yang menguasai tanah atau lahan, namun disisi lain ketika negara membutuhkan lahan tidak serta merta bisa mendapatkan tanah yang dinginkan untuk dilakukan pembangunan,” ungkap Elen dalam webinar bertajuk Bank Tanah Dalam UU Cipta Kerja yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sabtu (19/6).

Elen menyebutkan, bahwa masalah pertanahan di Indonesia yang saat ini menjadi penghambat pembangunan adalah harga tanah yang tinggi, ketersediaan tanah pemerintah yang terbatas, terjadinya urban sprawling yang berakibat tidak terkendalinya alih fungsi lahan dan perkembangan kota yang tidak efisien.

Baca juga: Petinggi PWNU Jakarta KH Taufik Damas Persilakan Siapa Saja Jadi Pengurus NU, Kecuali Kader PKS

“Harga lahan terutama di Jabodetabek itu sangat tinggi sekali, bahkan cenderung naik setiap tahunnnya. Bahkan investasi tanah adalah yang sangat menguntungkan. Untuk itu sulit bagi generasi selanjutnya untuk bisa mendapatkan lahan tapak yang ada di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di Jabodetabek,” jelasnya.

Selain keterbatasan lahan dan harga lahan yang tinggi, permasalahan pertanahan nasional yang juga teridentifikasi adalah terjadinya ketimpangan kepemilikan tanah dan tanah menjadi objek spekulan sehingga harga tanah tidak terkendali, serta terdapat banyak potensi tanah diam dan terlantar yang belum dioptimalkan.

Menurut Elen, masalah-masalah pertanahan nasional tersebut berdampak pada terjadinya kesenjangan pembangunan karena kebutuhan tanah yang besar bagi negara untuk membangun proyek strategis nasional (PSN), seperti infrastruktur, energi, dan pembangunan lainnya.

“Kemudian juga kebutuhan tanah untuk pembangunan kota baru dan program 1 juta rumah untuk MBR ini tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak sesuai target karena lahan yang diperlukan untuk rumah susun atau yang lainnya tidak tersedia dengan baik,” ungkapnya.

Baca juga: Geram dengan Pakaian Tokoh Animasi Nussa, Eko Kuntadhi: Sangat Khas Bomber Taliban

Bank tanah jamin ketersediaan tanah

Elen kembali menyebutkan, bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan bank tanah adalah menjamin ketersediaan tanah bagi negara dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved