Breaking News:

UU Ciptakerja

Demokrat Dituding Tolak UU Ciptaker karena Disorot Media, Benny K Harman: Itu Bohong Besar

Politisi senior Demokrat di DPR, Benny K Harman menyebut tudingan dari Arteria Dahlan itu sebagai kebohongan besar.

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
Tribunnews.com
Benny K Harman 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Fraksi Partai Demokrat (FPD) geram dengan tudingan sepihak yang dilayangkan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan terkait aksi walkout (WO) dari Paripurna terkait pengesahan RUU Cipta Kerja karena alasan diliput media,.

Politisi senior Demokrat di DPR, Benny K Harman menyebut tudingan itu sebagai kebohongan besar.

Benny menegaskan, sejak awal Fraksi Partai Demokrat telah menolak pembahasan di semua tingkatan.

Seperti diketahui, Arteria Dahlan dalam sidang uji formil UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi, Kamis (17/6) lalu menyebut, Demokrat awalnya menyetujui UU Ciptaker saat dalam pembahasan.

Baca juga: Rachland Nashidik Sebut Seknas Jokowi-Prabowo 2024 sebagai Gerakan Melawan Konstitusi

Namun menolak dan kemudian WO saat Paripurna 5 Oktober 2020 saat ada awak media meliput.

‘’Itu bohong besar. Kami menolak khususnya kluster ketenagakerjaan di semua tingkatan pembahasan. Jangan ngawur. Atas nama keadilan, saya siap memberikan kesaksian di MK,’’ kata Benny di Jakarta, Minggu (20/6/2021)

Menurut Benny, tudingan bahwa Demokrat WO karena media datang meliput itu bukan hanya tidak sesuai fakta. Tapi juga menunjukkan kecenderungan fitnah.

‘’Fitnah itu namanya. Apa urusannya dengan liputan media saat Paripurna? Kami bisa bicara kepada media kapan saja, kami tidak bermasalah dan tidak menyembunyikan sesuatu dari media baik sebelum, saat pembahasan maupun ketika Paripurna yang hendak mengesahkan RUU Ciptaker. Kami sering sampaikan kepada media penolakan kami atas kluster ketenagakerjaan yang memang banyak masalah,’’ papar Benny lagi.

Baca juga: Gaduh di Tubuh KPK Gara-gara TWK, Politisi Demokrat: Ada Apa Gerangan Jokowi Diam Seribu Bahasa?

Baca juga: Soal Duet AHY-RK di Pilpres 2024, Demokrat Bilang Masih Panjang Tahapnya

Terkait sidang uji formil UU Ciptaker tersebut, legislator dari NTT itu juga mengatakan, hakim MK harus benar-benar menjadi pengawal konstitusi. Tegas dan amanah.

‘’Jangan takut kedudukan hilang untuk membatalkan undang-undang yang jelas-jelas cacat prosedur dan cacat konstitusi. Sekali lagi, demi keadilan, saya siap bersaksi di persidangan MK,’’ katanya.

Di nagara demokrasi, kata Benny, MK dibentuk sebagai perkakas rakyat untuk membentengi diri dari kesewenang-wenangan rezim diktator dan kaum ologarki politik.

Baca juga: Ruhut Sitompul Sebut Ada Pihak yang Ketakutan Jika Jokowi Jabat Presiden Tiga Periode

‘’Tapi di negara otoriter, MK bisa menjadi senjata penguasa untuk meredam suara kritis rakyat yang menuntut hak-hak konstitusionalnya,’’ kata Benny

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved