Breaking News:

Virus Corona

Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan Sekolah

Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia langsung ditanggapi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Ilustrasi: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir minta pemerintah tinjau ulang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mengingat kasus Covid-19 melonjak. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia langsung ditanggapi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Haedar Nashir minta agar pemerintah meninjau ulang terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mengingat kasus Covid-19 melonjak.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai buka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini."

"Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," ujar Haedar yang dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi Rekrut Ratusan Relawan Swaber untuk Hadapi Lonjakan Kasus

Baca juga: Pusat dan Daerah Diminta Sejalan Atasi Covid-19, Belum Waktunya Pencitraan untuk Pilpres 2024

Baca juga: IDI Sebut Tenaga Kesehatan Sudah Kelelahan Tangani Lonjakan Pasien Covid-19, Daeng: Nah, Pasti Beban

Haedar kembali menegaskan, pembatalan pembukaan sekolah harus dibarengi upaya mencari terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran.

Serta keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggungjawab orangtua dan masyarakat.

Haedar nilai kondisi darurat meniscayakan pendekatan dan kebijakan yang khusus dan ekstra, yang memerlukan keseriusan pemerintah.

Institusi keluarga, kata Haedar, diharapkan bisa menyukseskan pembelajaran online karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua.

"Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online maka kemendikbud dituntut kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu," ucap Haedar.

"Hal itu sebagai wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang miskin yang harus ditanggung oleh negara,” tambah Haedar.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved