Breaking News:

Jika JPU Gagal Buktikan Aliran Dana Kasus Jiwasraya, Pakar: Kasus Bisa Dihentikan

Jika hanya ada satu laporan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya maka penyidikan tidak dapat diteruskan.

Editor: Mohamad Yusuf
Kontan
Illustrasi Jiwasraya. Perusahaan tersebut kini jadi sorotan karena masalah keuangan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus korupsi investasi Jiwasraya bisa dihentikan.

Hal itu bisa dilakukan jika dalam kasus Jiwasraya gagal membuktikan adanya unsur korupsi pada kasus tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar.

“Sebab alat bukti yang dapat diajukan sebagai dasar untuk diajukannya sebuah perkara minimal dua alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Fickar dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antaranews.

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Baca juga: Penasaran dengan Suara Berdenyit di Kamar, Suami di NTT Pergoki Istri Telanjang dengan Pria Lain

Baca juga: Ternyata di Arab Saudi, Habib Rizieq Bertemu Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Dihubungi Wiranto

Alat bukti yang dimaksud Fickar yakni keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan atau keterangan tersangka.

Artinya jika hanya ada satu laporan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya maka penyidikan tidak dapat diteruskan.

Sementara itu, Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada menyebutkan bagi pihak yang tidak mengerti dunia investasi pasti menganggap seolah-olah bahwa investasi pada surat berharga itu berhutang dan jika hasilnya tidak memuaskan, maka tentunya banyak pelanggaran.

"Padahal kan kalau melihat seperti itu apapun namanya transaksi pasti ada potensi pelanggaran. Tapi jangan dianggap bahwa yang namanya transaksi atau investasi itu melanggar," katanya.

"Jadi tidak bisa serta merta kita katakan berinvestasi di surat berharga atau saham itu melanggar hukum," tambahnya.

Menurut dia, selama berinvestasi sesuai koridor mestinya tidak melanggar hukum.

Reza mengatakan dalam pengelolaan dana tentu ada standar operasional prosedur, hal itu harus dilihat lagi oleh pihak kejaksaan dalam menangani perkara tersebut.

Baca juga: Berikut Daftar Biaya Kuliah S1 Jalur Mandiri UI, UIN Jakarta, UNJ dan IPB

Baca juga: Biadab! Nenek Usia 71 Tahun Sedang Sakit Stroke Dirudapaksa Pria di Sultra

Baca juga: CATAT! Ini Keuntungan dan Sanksi Militer Jika Pasukan Komcad Melanggar Aturan 

"Jika penanganan kasus jadi disamaratakan, maka hal itu akan membuat investor jadi takut untuk berinvestasi," katanya.

Selain itu Reza juga mengkhawatirkan soal penyitaan aset yang tidak menyangkut perkara karena akan memberikan presentasi buruk bagi investor ke depannya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved