Breaking News:

PPKM Mikro

Anies Akhirnya Berlakukan 75 Persen WFH Perkantoran di Zona Merah DKI Jakarta

Anies Baswedan menerbitkan Kepgub Nomor 759 Tahun 2021 terkait pemberlakuan aturan jumlah karyawan WFH 75 persen khusus perkantoran di zona merah.

Editor: Hertanto Soebijoto
TRIBUNNEWS/LUSIUS GENIK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak semua pasien Covid-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet adalah warganya. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Perkembangan terbaru kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, tak terkecuali di Ibu Kota Jakarta.

Jumlah kasus Covid-19 di Jakarta hingga Kamis (17/6/2021) jumlahnya terus meningkat, pascalibur Lebaran 2021.

Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 terkait pemberlakuan aturan jumlah karyawan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 75 persen khusus perkantoran yang berada di zona merah Ibu Kota.

Video: TPU Jombang, Terjadi Lonjakan 100 Persen dari Bulan Mei 30 Jenazah

Dengan demikian, perkantoran di zona merah hanya boleh mempekerjakan karyawan di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen dari total karyawan secara keseluruhan selama 14 hari ke depan atau sejak 15 hingga 28 Juni 2021.

"Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran milik Swasta/ BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah di zona merah WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," demikian petikan lampiran Kepgub di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Sementara Kepgub tentang Perpanjangan PPKM Mikro sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta masih membagi rata kesempatan karyawan bekerja di kantor dan di rumah, meski tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Baca juga: Minggu Depan, Satgas Covid-19 Kota Depok Sidak Perusahaan yang Melanggar WFH

Baca juga: Anies Hanya Dukung Pembatasan Tempat Usaha, Tapi Tolak Usulan 75 Persen ASN WFH

Itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 671 Tahun 2021 yang dikeluarkan 31 Mei dan mulai berlaku 1 Juni yang lalu.

Kini, hanya perkantoran di zona kuning dan zona oranye yang diperbolehkan memiliki aturan seperti 50 persen WFH dan 50 persen WFO.

Keputusan tersebut seluruhnya bersandar pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 11 dan 12 (untuk karyawan perkantoran milik swasta, BUMN/ BUMD) serta Pasal 13 dan 14 (untuk karyawan instansi pemerintah).

Baca juga: Kasus Penyebaran Covid-19 di Kota Tangerang Mengganas, RPS Dinsos Kembali Dioperasionalkan

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved