Breaking News:

Virus Corona

Kabupaten Bekasi Berlakukan PPKM Mikro, Operasional Usaha Kembali Dibatasi

Pemerintah Kabupatan Bekasi kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota
Petugas menjemput warga positif covid-19 di Kampung Cikedokan RT 007/RW 13, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Senin (14/6/2021). Ada 13 warga positif corona dibawa ke tempat isolasi terpusat di Hotel Ibis Cikarang dan tiga warga lainnya isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat satgas. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Pemerintah Kabupatan Bekasi kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Perpanjangan kebijakan PPKM Mikro Kabupaten Bekasi tersebut berlaku selama 2 minggu, terhitung sejak Selasa (15/6/2021) hingga 28 Juni 2021.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, penerapan PPKM skala mikratas instruksi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) serta Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan itu dilakukan karena terjadi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir ini atau setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah/ Lebaran 2021.

"Hari ini kita sudah rapatkan bersama semua pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Kesehatan serta Satgas Covid-19 secara umum," kata Eka Supria Atmaja.

Dia mengatakannya saat rapat koordinasi perkembangan dan penanganan Covid-19 di Ruang Rapat Bupati Kabupeten Bekasi, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Nyaris Penuh, Kapasitas Kamar Isolasi dan Ruang ICU di Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Bekasi Ditambah

Baca juga: PMI Kabupaten Bekasi Kehabisan Stok Darah Plasma Konvalesen. Dewan Minta PMI Gandeng Berbagai Elemen

Seluruh dinas, kata Eka, harus gotong royong menanggulangi pandemi Covid-19. Tak hanya Dinas Kesehatan, Satpol PP,  BPBD, Kepolisian dan TNI saja.

Akan tetapi semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran dalam upaya bersama penanggulangan pandemi virus corona ini.

"Semua harus terlibat, jangan hanya satgas saja atau aparatur desa, kelurahan, kecamatan, Satpol PP dan Dinkes saja. Tapi semua bersama-sama," ujarnya.

Eka menegaskan,  operasi yustisi pelanggar protokol kesehatan (prokes) harus kembali digiatkan kembali.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved