Breaking News:

Berita Jakarta

Satpol PP DKI Janji Lindungi Identitas Pelapor Pelanggar Prokes demi Jaga Profesi

Upaya ini dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, mengingat adanya keterbatasan personel yang dimiliki Pemprov DKI.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Hironimus Rama
Ilustrasi: Para pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia diberi sanksi menyapu jalan. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Satpol PP DKI Jakarta berjanji bakal melindungi identitas pelapor pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Upaya ini dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, mengingat adanya keterbatasan personel yang dimiliki Pemprov DKI.

“Kami berharap kepada pegawai yang merasa tempat kerjanya tidak sesuai (prokes), bisa melapor melalui aplikasi JAKI. Tidak perlu khawatir, yang melapor akan dilindungi,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi pada Rabu (16/6/2021).

Arifin tak menampik, beberapa perusahaan atau perkantoran sudah banyak yang mengabaikan ketentuan 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja di kantor.

Baca juga: KABAR BAIK, Ekspor Industri Mainan Anak Tembus 343 Juta Dolar AS di Tengah Pandemi

Baca juga: Tak Jatuhkan Vonis Penjara kepada Rizieq Shihab, Hakim Sepakat Ada Beda Perlakuan Pelanggar Prokes

Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan sanksi yang diberikan Satpol PP DKI.

“Satu minggu ini ada peningkatan pelanggaran yang kami kenakan sanksi. Jenis sanksinya ada teguran tertulis, tapi kalau masih berulang akan dilakukan penghentian sementara beberapa hari,” ujar Arifin.

Menurutnya, penegakkan hukum yang dilakukan petugas mengacu pada Pergub Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di DKI Jakarta.

Dalam regulasi itu dijelaskan, seluruh masyarakat, tempat usaha dan sebagainya harus mematuhi protokol kesehatan yang dibuat pemerintah daerah.

Baca juga: Andi Arief Dalam Masalah Serius, Baru Dilaporkan Sehari, Polisi Langsung Dalami Laporan Kader PSI

Baca juga: Bikin Kapok Preman, Kapolri Keluarkan 5 Instruksi Berangus Premanisme dan Pungli di Pelabuhan

“Jadi, silakan saja melapor kalau misalnya ada tempat kerjanya mempekerjakan karyawan lebih dari ketentuan. Terus kalau ada yang terpapar Covid-19 kan dihentikan dulu buat disterilisasi, tapi kalau praktiknya dipekerjakan terus segera melapor,” jelas Arifin.

Dalam kesempatan itu, Arifin menegaskan pihaknya selalu berkoordinasi dengan organisasi lain dalam melakukan pengawasan.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved