Kasus Covid 19

PSI Sampaikan Empat Saran untuk Anies Baswedan Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Jakarta

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mengatakan, Pemprov DKI harus menurunkan batas kerumunan di fasilitas umum dan perkantoran

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dedy
Joe Giddens/PA Images via Getty Images
Ilustrasi Work From Home selama wabah virus corona 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR --- Penyebaran kasus Covid-19 di DKI Jakarta semakin melonjak.

Melihat kondisi tersebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menarik rem darurat (emergency brake policy).

Partai yang baru pertama kali duduk di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu lalu memberikan empat saran kepada Anies.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mengatakan, pertama Pemprov DKI harus menurunkan batas kerumunan di fasilitas umum dan perkantoran.

Kata dia, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak ragu untuk menutup fasilitas umum sementara waktu dan mengedepankan layanan antar di restoran.

“Ketentuan kerja di rumah atau work from home (WFH) juga perlu ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen, karena klaster perkantoran berpotensi merambah ke lingkungan lain akibat pergerakan karyawan, seperti dari transportasi umum, restoran hingga rumah,” kata Anthony pada Rabu (16/6/2021).

Saran kedua, lanjut dia, Pemprov DKI harus memperluas jangkauan mikro lockdown pada zona merah dari cakupan RT menjadi RW dan kelurahan.

Hal ini penting dilakukan sehingga bila kasus ditemukan di satu RT, maka satu RW ataupun satu Kelurahan harus turut dinyatakan sebagai zona merah.

“Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan lockdown tersebut untuk melakukan tracing secara lebih menyeluruh, sekaligus memutus rantai penularan secara lebih luas,” ujar Anthony.

Kemudian saran ketiga adalah meningkatkan dukungan fasilitas kesehatan.

Menurutnya, tujuan dari kebijakan rem darurat, salah satunya adalah untuk memberikan ruang nafas bagi sektor kesehatan dan mencegah agar Covid-19 menjadi tidak terkendali.

Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus juga meningkatkan anggaran Puskesmas dan RSUD, menambahkan jumlah lokasi isolasi, penambahan tenaga tracer yang kompeten, serta tes swab antigen massal gratis di zona merah Jakarta.

Lalu saran keempat adalah membatasi pergerakan masyarakat antar daerah.

PSI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta segera berkolaborasi dengan daerah penyangga untuk melakukan pembatasan pergerakan antar-daerah.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved