Breaking News:

Petugas Sudah Kantongi Surat Rekomendasi Teknis Bongkar. Taufik: Bangunan Harus Dibongkar

Tentunya harus ditindak tegas. Kalau sudah ada aturan rekomendasi teknis bongkar, ya harus dibongkar,

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Istimewa
Bangunan bermasalah di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Adanya bangunan yang didirikan secara ilegal di kawasan Muara Angke, Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Satpol PP untuk bersikap tegas.

Apalagi, petugas telah mengantongi surat rekomendasi teknis bongkar dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Tentunya harus ditindak tegas. Kalau sudah ada aturan rekomendasi teknis bongkar, ya harus dibongkar,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik pada Rabu (16/6/2021).

Hal itu dikatakan Taufik untuk menanggapi adanya bangunan ilegal yang berdiri di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

Bangunan yang diperuntukan sebagai gudang perkapalan itu dianggap bermasalah, sehinga Suku Dinas Cipta Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan surat pembongkaran.

Kata Taufik, pendirian bangunan di atas lahan milik DKI tanpa izin tentunya telah menyalahi aturan. Karenanya, dia meminta kepada Satpol PP untuk menindaktegas dengan membongkarnya.

“Apa pun alasannya (pendirian bangunan tanpa izin di atas aset Pemda itu telah melanggar. Kedua, kalau memang ada oknum yang ingin bermain dengan aset Pemda laporkan polisi,” ujar dia.

Baca juga: WASPADA Gempa Susulan di Maluku, BMKG Imbau Jauhi Pantai dan ke Tempat Tinggi, Ada Potensi Tsunami

Baca juga: Jalan Berlubang di Flyover Galur Bikin Cemas Pengendara, Sudah Seminggu Lebih Belum Juga Diperbaiki

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah menilai, Satpol PP harusnya membongkar bangunan itu sebagai upaya melindungi aset daerah.

Apalagi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari Satpol PP adalah menegakkan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

“Harusnya dilaksanakan karena sebagai bentuk pengamanan dan penyelamatan aset terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penyerobotan,” kata Amir.

Seperti diketahui, nelayan dan buruh panggul di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, Jakarta Utara mengajukan protes adanya lahan milik Pemprov DKI yang dibangun pergudangan peralatan kapal.

Pembangunannya ditenggarai menutup akses nelayan dan pekerja lainnya yang ada untuk melakukan bongkar muat ikan di dekat dermaga kapal, sehingga mereka terpaksa harus berpindah di tempat lain.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved