Breaking News:

Berita Nasional

Sembako di Pasar Tradisional Tidak Dikenakan PPN, Berikut Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak Kemenkeu

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor sebut barang sembako di pasar tradisional dipastikan tak kena PPN

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
ILUSTRASI: Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor sebut barang sembako di pasar tradisional dipastikan tak kena PPN 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI beri penjelasan, soal usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Diketahui RUU Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 itu, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Neilmaldrin Noor mengatakan, barang sembako di pasar tradisional dipastikan tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Misalnya barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional ini tentunya tidak dikenakan PPN. Berbeda ketika sembako ini sifatnya premium," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Senin (14/6/2021).

Baca juga: PPN Sembako Diwacanakan Naik, Komunitas Pedagang Pangan Menjerit: Pedagang Akan Gulung Tikar

Baca juga: Keterangan Pers Direktorat Jenderal Pajak Terkait PPN Ditunda, Kenapa? 

Baca juga: GAWAT, Biaya Sekolah dan Kuliah Bisa Mahal Jika PPN Pendidikan Benar-benar Diterapkan

Namun, Neilmaldrin menjelaskan, pihaknya belum dapat memberikan jumlah besaran PPN yang akan dikenakan untuk sembako premium.

"Terkait tarif, tentunya saya tidak bisa mendahului. Masih ada pembahasan yang sama-sama kita ikuti," katanya.

Di sisi lain, dia menambahkan, usulan RUU ini sendiri masih tahap pembahasan internal, belum sampai ke tahap legislasi DPR.

"Jadi, bahwa ini proses pengajuan RUU nanti sampai proses legislasi. Karena itu, sangat tidak elok bagi saya menyampaikan sesuatu yang belum pasti daripada menambah polemik," pungkas Neilmaldrin.

Komunitas Pedagang Pangan Menjerit: Pedagang Akan Gulung Tikar

Wacana pemerintah ingin memberlakukan PPN terhadap sembako dan pendidikan menjadi 12 persen melalui revisi kelima Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menuai banyak protes dari masyarakat, legislatif dan partai politik.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved