Breaking News:

Berita Jakarta

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Soal Wacana Pajak Sembako di Tengah Pandemi, Ini Alasan APSI

"Kalau kondisi ekonominya normal, saya rasa mungkin masyarakat tidak keberatan. Tapi dalam kondisi seperti ini perlu pertimbangan dari pemerintah,"

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dedy
Wartakotalive.com/Mohamad Yusuf
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) Sarman Simanjorang mengatakan wacana penerapan PPN terhadap sembako dinilai akan memberatkan masyarakat. 

WARTAKOTALIVE.COM,GAMBIR --- Wacana pemerintah ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako masih menjadi perbincangan di masyarakat.

Bahkan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan wacana tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) Sarman Simanjorang mengatakan wacana penerapan PPN itu dinilai akan memberatkan masyarakat, jika diberlakukan saat situasi pandemi ini. 

"Sembako ini kan sembilan bahan pokok masyarakat kita. Jadi ini menyangkut isi perut ini. Dalam hal ini apakah momentumnya sudah tepat pemerintah mengenakan pajak terhadap barang sembako tersebut," kata Sarman, Senin (14/6/2021). 

Menurut Sarman, kondisi ekonomi saat ini masih sangat tertekan.

Pertumbuhan ekonomi masih minus di angka 2,5 persen.

Pada momentum tertekannya ekonomi masyarakat, konsumsi rumah tangga harusnya tetap terjaga dengan stabil. 

Jika wacana itu dilakukan dirinya ia khawatir semakin menurunkan daya beli masyarakat.

Sebab momentum saat ini, dianggal belum tepat untuk mewujudkan rencana tersebut.

Padahal, menurutnya, harusnya konsumsi masyarakat itu harus dijaga agar tetap naik. 

"Jadi, dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi 2,5 persen ini kita harapkan bisa tetap naik, bukannya makin berkurang. Ini kan berpotensi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih negatif," katanya. 

Selain itu, rencana pungutan pajak Sembako itu bakan menyebabkan inflasi. Sebab, kemampuan masyarakat untuk belanja akan berkurang.

Menurut dia, masyarakat mungkin tak akan keberatan bila rencana itu dilakukan pada masa normal. 

"Kalau kondisi ekonominya normal, saya rasa mungkin masyarakat tidak keberatan. Tapi dalam kondisi seperti ini perlu pertimbangan dari pemerintah," ucapnya. 

Baca juga: Kejar Herd Immunity, Polres Metro Bekasi Vaksinasi Massal 1.200 Warga di Delapan Kecamatan

Baca juga: Vaksin Massal di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Peserta Tes Swab Dulu Sebelum Disuntik

 
  

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved