Breaking News:

Berita Nasional

Heboh Wacana Pajak Sembako, Sri Mulyani Akhirnya Angkat Bicara: yang Kena PPN Sembako Kelas Atas

Selain itu, juga ada beberapa jenis daging premium dengan harga mahal akan kena pajak, bukan justru yang ada di pasar tradisional. 

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (14/6/2021). 

"Pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut, terlebih lagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen," ungkapnya.

Sementara itu, terkait polemik masih banyak dana gelap dari permainan rente ekonomi seperti kuota impor yang bisa menjadi pemasukan negara hingga triliunan rupiah ketimbang mengenakan PPN, Felippa menanggapi persoalan tersebut terjadi karena banyak diskresi dalam prosesnya dan tidak transparan.

Penetapan kuota impor sangat tergantung pada diskresi pihak-pihak yang menerbitkan izin.

"Maka itu kami menyarankan beralih ke sistem impor yg lebih otomatis dan transparan. CIPS rekomendasikan penggunaan sistem lisensi impor otomatis dimana permintaan dan penerbitan izin impor dilakukan secara otomatis," katanya.

Baca juga: Cerita Pengusaha Truk, Pungli di Tanjung Priok Ulah Preman, Malak Uang hingga handphone Sopir

Selanjutnya, salah satu usulan untuk menambah anggaran negara adalah penetapan tarif impor pangan.

Menurut Felippa, sistem tarif memiliki dampak positif.

"Sistem tarif untuk menggantikan sistem rekomendasi dan kuota impor memiliki dampak positif, karena lebih dapat diprediksi dan dihitung bagi pelaku usaha. Sistem tarif juga mengurangi celah rente," tutupnya.

Sementara itu, Mulyadi dari Perkumpulan Pengusaha Bawang Putih Nusantara (PPBN) mengusulkan dari pada pemerintah menaikkan PPN terhadap sembako yang bakal merugikan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, lebih baik pemerintah mengambil peredaran dana hitam hasil permainan dugaan jual beli kuota impor pangan.

Mulyadi menjelaskan, banyak sekali pangan impor seperti gula, bawang putih, dan buah-buahan luar negeri yang dikenakan wajib rekomendasi impor dan persetujuan impor dari kebijakan rekomendasi impor yang berpotensi menjadi rente ekonomi yang nilainya bisa triliunan rupiah setiap tahun.

"Kalau pemerintah mempunyai niat dan keberanian untuk mengganti regulasi rekomendasi impor dengan kebijakan relaksasi dan tarifisasi, maka dana triliunan rupiah yang selama ini dinikmatin oleh segelintir orang atau kelompok dari jual beli kuota impor bisa diselamatkan untuk menambah kas negara," katanya.

 "Jangan rakyat dan pedagang kecil yang dibebanin pajak yang tinggi, harusnya praktek jual beli kuota yang bersumber dari rekomendasi impor tersebut yang harus dihapus pemerintah, dan digantikan dengan sitim tarif agar negara bisa mendapatkan dana tambahan untuk mengatasi krisis keuangan negara," tegas Mulyadi.

Baca juga: Ferdinand Sebut Komnas HAM Mulai Tidak Waras karena Akan Usut Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Yanuar Riezqi Yovanda/fha

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved