Pajak Sembako

Ditjen Pajak Tolak Tudingan Berpihak pada Orang Kaya Terkait Wacana Pengenaan Pajak Sembako

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menolak tudingan berpihak pada orang kaya terkait wacana pengenaan PPn sembako.

Editor: Valentino Verry
Wartakotalive.com/Andika Panduwinata
Ilustrasi sayur-mayur. Pemerintah berencana mengenakan PPn pada komoditas kebutuhan pokok, dan terjadi penolakan dari masyarakat. Ditjen Pajak Kemenkeu sendiri menyatakan pihaknya tak berpihak pada orang kaya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan, narasi 'mengadu' insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor 0 persen dan wacana sembako akan kena PPN bukan soal pemihakan status kaya atau miskin. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, kebijakan relaksasi PPnBM lebih karena pertimbangan dari sisi perekonomian. 

"Jadi, bukan masalah kaya-miskin, atas-bawah yang diberikan, tapi perhitungan ekonomi," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Senin (14/6/2021). 

Baca juga: Sembako di Pasar Tradisional Tidak Dikenakan PPN, Berikut Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak Kemenkeu

Menurut dia, jika menggunakan logika akal sehat bahwa insentif PPnBM berjenjang mulai 0 persen ini jangan dilihat siapa yang beli. 

Namun, pertimbangan pemerintah adalah membaca berdasarkan data bahwa saat pandemi, golongan tertentu di masyarakat senang menyimpan uangnya. 

Neilmaldrin menjelaskan, uang yang yidak dibelanjakan tersebut kemudian akan berdampak ke produsen di sektor-sektor tertentu. 

"Satu di antara yang proporsi sektor penunjangnya besar adalah industri otomotif. Kalau dibiarkan tidak ada pembelian, penjualan menurun, pengusaha kolaps akan berdampak akhirnya ke masyarakat pada umumnya yakni kelas menengah yang jadi karyawan," katanya. 

Dia menilai akan terdapat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran jika sektor itu tidak mendapatkan bantuan pemerintah. 

Baca juga: Apa Alasan Ditjen Pajak Kemenkeu Mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Sembako dan Pendidikan?

"Berapa orang yang akan di-PHK? Yang selama ini menopang industri otomotif dan penunjangnya. Banyak yang bekerja di sektor penunjang tersebut, kalau dibiarkan kolaps dampaknya akan kembali ke masyarakat luas dan pengusaha," ucapnya.

Menurut Neilmadrin, wacana pemajakan jasa pendidikan masih dalam pembahasan internal. 

Neilmaldrin mengatakan, kemungkinan sekolah atau jasa pendidikan yang bersifat komersil akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

"Biar jelas, jasa pendidikan yang komersial akan kena PPN dan yang bersifat sosial atau dinikmati masyarakat pada umumnya ini tidak dikenakan PPN," ujarnya. 

Karena itu, dia menjelaskan, bahwa yang jasa pendidikan itu rentangnya luas sekali, sehingga tidak dapat mengambil kesimpulan semuanya akan dipajaki pemerintah. 

"Nanti yang dikenakan yang mengutip iuran dengan jumlah tertentu. Dia akan dikenakan PPN," kata Neilmaldrin. 

Baca juga: Dugaan Keterlibatan Ditjen Pajak Kasus Suap PT Jhonlin Baratama, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Sementara, terkait jasa pendidikan yang tidak memungut iuran, baik negeri maupun swasta dipastikan tidak akan kena pemajakan. 

"Tentunya kita lihat pendidikan saat ini dari SMP, SMA, bahkan SD atau TM, kita lihat ada yang tidak berbayar misal sekolah negeri atau berbayar walupun negeri, tapi berapa bayarnya. Ini tentunya kita masih akan melewati pembahasan-pembahasan, karena itu kita tunggu," pungkasnya. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved