Berita Nasional

Sembako dan Pendidikan Dikenakan PPN, Apa Alasannya? Berikut Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak

Terkait sembako dan pendidikan dikenakan PPN, dijelaskan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
ILUSTRASI: Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memberikan penjelasan soal alasan mengapa sembako dan pendidikan dikenakan PPN. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako dan pendidikan.

Terkait sembako dan pendidikan dikenakan PPN, dijelaskan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Menurut Ditjen Pajak Kemenkeu, kebijakan bebas PPN terhadap sembako dan jasa pendidikan ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.

Penjelasan tersebut disampaikan Ditjen Pajak melalui akun Instagram resmi Ditjen Pajak @ditjenpajakri, Sabtu (12/6/2021).

Baca juga: Wacana PPN Pendidikan, Muhammadiyah: Jangan Bawa Indonesia ke Arah Kapitalisme

Baca juga: Ada Wacana Sembako dan Pendidikan Dikenakan PPN, Mardani Ali Sera: Ini Langkah Blunder dan Berbahaya

Baca juga: Rencana Kebutuhan Pokok, Pendidikan dan Kesehatan Dikenakan PPN, Berikut Ini Tanggapan Ahmad Muzani

Ditjen Pajak menyampaikan dengan tidak diberlakukannya PPN terhadap sembako saat ini membuat semua jenis sembako bebas dari PPN.

Tak terkecuali dengan beras premium yang dikonsumsi oleh kelas atas.

"Konsumsi beras premium dan beras biasa, sama-sama tidak kena PPN. Konsumsi daging segar wagyu dan daging segar di pasar tradisional, sama-sama tidak kena PPN," tulis Ditjen Pajak.

Begitu juga dengan semua jenis jasa pendidikan, tanpa memperhatikan kelompok dan jenisnya juga bebas dari PPN.

"Les privat berbiaya tinggi dengan pendidikan gratis, sama-sama tidak kena PPN," tulisnya lagi.

Menurut Ditjen Pajak, pemberlakuan bebas PPN terhadap semua jenis sembako dan layanan pendidikan menunjukkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN," tulisnya.

Karena itu, lanjut Ditjen Pajak, pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (RUU KUP) yang di antaranya mengubah sistem perpajakan.

"Diharapkan sistem baru dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distoris dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara," tulisnya.

Diketahui, rencana penerapan PPN bagi sembako itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (RUU KUP).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved