Breaking News:

SPBU Mini di Depok Disegel Pemilik Diberi Waktu 6 Bulan Urus IMB, Jika Belum Ada Sanksinya Dibongkar

“Bangunan ini juga melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Dengan demikian, kami lakukan penyegelan

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dedy
Wartakotalive.com
Satpol PP Kota Depok bersama TNI-Polri berfoto bersama seusai melakukan penyegelan sebuah SPBU Mini di Jalan Kampung Kandang RT 02/03, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK --- Kedapatan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini terpaksa disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Depok.

Penyegelan dilakukan kepada Indostation yang berlokasi di Jalan Kampung Kandang RT 02/03, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Kamis (10/6/2021).

Kepala Bidang (Kabid) Satpol PP Kota Depok Taufiqurakhman mengatakan, selain tak memiliki IMB, SPBU tersebut juga tak memilimi izin operasional kegiatan usaha SPBU.

Oleh karenanya, pihak Indostation dikatakan Taufiqurakhman telah melanggar peraturan daerah (Perda) Kota Depok Nomor 03 Tahun 2019 tentang perizinan dan non perizinan.

Selain itu, SPBU tersebut juga melanggar Perda Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Serta Perda Kota Depok Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

“Bangunan ini juga melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Dengan demikian, kami lakukan penyegelan berdasarkan surat pelimpahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” kata Taufiq saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/6/2021).

Tak hanya Satpol PP, penyegelan dilakukan bersama-sama tim gabungan TNI-Polri dengan mengerahkan sebanyak 60 personel.

Setelah penyegelan, Satpol PP meminta kepada pemilik bangunan untuk segera mengurus perizinan sesuai dengan persyaratan diantaranya mengurus syarat bangunan sesuai aturan yang berlaku.

"Jika hingga total waktu enam bulan dari tanggal yang tertera dalam berita acara, pemilik bangunan belum juga mendapat surat perizinan, maka akan dilakukan penetapan pembongkaran dari Wali Kota Depok," akunya.

Baca juga: Kadisdik Jabar Imbau PTM Digelar Seminggu Dua Kali Saja, Habis Belajar Sekolah Disemprot Disinfektan

Baca juga: Pendaftar PPDB SMAN 1 Depok Tahap 1 Capai 950 Siswa, Padahal Daya Tampung Hanya 324 Siswa

Baca juga: Bantu Mobilitas Warga, Wali Kota Jakarta Barat Perintahkan Sudin Bina Marga Bangun Jembatan Reot

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved