Sidak PPDB di Kota Depok, Kepala Disdik Jabar Minta Siswa Miskin Jadi Prioritas

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi melakukan inspeksi mendadak atau Sidak dalam mengawasi jalannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Dalam sidaknya, Dedi didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat I Made Supriatna, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri dan jajaran lainnya.

"Iya kami Disdik Jabar lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB SMA di Depok dan Bekasi, " kata Dedi Supandi di SMAN 1 Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Pendaftar PPDB di Jakarta Terus Bertambah, Meski Jumlahnya Lampaui Daya Tampung Sekolah

Dedi memastikan dalam PPDB tahun ini tidak adanya gangguan yang dapat menghambat proses pendaftaran khususnya melalui online.

Sebab, untuk jenjang SMA Negeri di Kota Depok, kewenangannya berada di ranah Disdik Jabar, di mana pada PPDB SMA Negeri prosesnya dilalui secara online atau dalam jaringan (daring).

Dedi mengaku mendapat keluhan serta pertanyaan dari sejumlah orang tua atau wali murid yang mengalami keterlambatan input (memasukan data) yang diduga lantaran server down.

Baca juga: Pendaftar PPDB di Jakarta Terus Bertambah, Meski Jumlahnya Lampaui Daya Tampung Sekolah

"Saya jamin tidak server down di Pemerintahan Jawa Barat, ternyata yang ada adalah pada saat mereka meng-input, jaringan di peng-inputnya itulah yang kurang bagus," papar Dedi kepada wartawan di SMA Negeri 1 Depok, Pancoran Mas, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Dalam kesempatan itu, Dedi mengimbau pihak sekolah di mana pun khususnya di Kota Depok untuk mengingat pesan pendiri bangsa ini yaitu Soekarno untuk selalu mendahulukan mereka-mereka yang membutuhkan.

"Pertama dahulukan siswa miskin, kedua, jangan menabrak aturan. Laksanakan PPDB ini sebaik mungkin demi kemajuan bangsa dan generasi muda," ujarnya.

Baca juga: KPAI Terima Empat Pengaduan Terkait PPDB, Dua Laporan Berasal dari Jakarta

Hasil evaluasi dari sidak yang dilakukannya, pria yang pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok pada saat Pilkada Depok 2020 lalu ini mencatat adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Yaitu perihal PPDB melalui jalur prestasi dan juga jalur berdasarkan status ekonomi keluarga peserta didik atau mereka yang tergolong sebagai warga kurang mampu.

"Di Depok ada 16 sekolah SMA dan SMK negeri dengan jumlah 5.600 kuota dan swasta ada 18.000 kuota dengan jumlah sekolah ratusan. Kita lihat memang berbeda jauh antara sekolah tingkat SMA dan SMK negeri dan swasta. Tapi kita terus melakukan evaluasi agar PPDB di Depok berjalan lancar," tuturnya.

Baca juga: INFO PPDB DKI Jakarta 2021 Dalam Angka: Hanya 33,66 % Daya Tampung SMA/SMK Negeri Jakarta

Dedi meminta agar pada PPDB tingkat SMA atau SMK Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa dari keluarga tidak mampu menjadi prioritas. 

Namun demikian, calon siswa yang mendaftarkan dari jalur tidak mampu harus terdata di DTKS. Sebab, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil. 

"Kalau tidak ada di data DTKS, silakan ke Dinsos. Namun saya sarankan kepada penyelenggara, kita prioritaskan warga miskin bisa bersekolah," akunya.

Dedi melakukan sidak hal yang sama ke Kota Cirebon, Kota Depok, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke Kabupaten Bekasi dalam agenda yang sama.