Breaking News:

Kriminalitas

Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Asuransi Jiwa Kresna Resmi Pailit, Berikut Pandangan Alvin Lim

Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi, Asuransi Jiwa Kresna Resmi Dinyatakan Pailit. Berikut Pandangan Alvin Lim Selaku Kuasa Hukum Para Nasabah

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Advokat LQ Indonesia Lawfirm bersama nasabah Asuransi Jiwa Kresna di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Permohonan kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 647 K/ Pdt.Sus-Pailit/2021 ter tanggal 8 Juni 2021 menyatakan Asuransi Jiwa Kresna pailit. 

Putusan pailit tersebut menjadi bukti tidak sejalannya Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Asuransi Jiwa Kresna.

Hal tersebut disampaikan Kuasa hukum para nasabah Asuransi Jiwa Kresna, Alvin Lim

Founder sekaligus Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm itu pun memaparkan putusan PKPU Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah tindakan melawan hukum. 

Sebab, lanjutnya, merujuk Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 menyebutkan hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat mengajukan permohonan PKPU. 

Baca juga: Dukcapil Kemendagri Kini Punya Hak Akses Verifikasi Data NIK dan KTP-el dengan PLN

"Dengan dikabulkannya kasasi, jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," ungkap Alvin Lim dalam siaran tertulis pada Jumat (11/6/2021).

Status kepailitan Asuransi Jiwa Kresna dijelaskan Alvin Lim berdampak sangat besar terhadap seluruh pihak, baik perusahaan, nasabah hingga negara.

Bagi para nasabah Asuransi Jiwa Kresna yang menempuh jalur PKPU, dirinya meyakini akan gagal memperoleh haknya. 

Sebab, ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka kurator akan melikuidasi aset perusahaan dan akan menjual seluruh aset tersebut dalam harga likuidasi yang sangat rendah. 

Baca juga: Megawati: Kepemimpinan Strategik Tak Hanya Bicara Keberhasilan Masa Lalu

Sehingga setelah dipotong biaya kurator, pajak negara terhutang dan kreditur preference lainnya, maka nasabah Asuransi Jiwa Kresna hanya mendapatkan haknya sekitar 1-3 persen. 

"Contoh jelas pailit adalah Cipaganti, korban hanya dapat sekitar 1 persen dari modal setor," papar Alvin Lim.

Baca juga: Bupati Ade Yasin Sebut Orasi Megawati Soekarnoputri Soal Kepemimpinan Luar Biasa, Begini Pesannya

Lebih lanjut dipaparkannya adalah jalur pidana. 

Sebab, seluruh aset yang telah disita oleh pihak Kepolisian dapat diminta para korban ke pengadilan melalui kejaksaan. 

"Seperti contoh kasus KSP Indosurya, di mana Mabes Polri menyita Rp 29 miliar cash (tunai), rekening bank dan properti di Singapore dan Australia, maka korban bisa memintakan ke pengadilan untuk membagi aset yang disita itu kepada para korban, melalui Kejaksaan. Jumlah yang didapat akan jauh lebih besar daripada jalur PKPU," jelasnya.

"Inilah dari awal, kami dari LQ Indonesia Lawfirm selalu bilang PKPU sering dijadikan alat modus oleh perusahaan investasi bodong untuk menunda pembayaran, untuk alasan menghindari jeratan pidana pihak kepolisian. Sehingga oknum polisi gunakan alasan PKPU untuk alasan menunda proses penyidikan dan pemberkasan seperti yang terjadi dalam kasus Indosurya," tegasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved