Breaking News:

Berita

Kian Berpolemik, Setara Institute Minta Komnas HAM Tidak Terpancing Isu Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Kian Berpolemik, Setara Institute Minta Komnas HAM Tidak Terpancing Isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Ketua SETARA Institute Hendardi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dilakukan Komnas HAM disoroti Ketua Setara Institute, Hendardi.

Dirinya menyebut pemanggilan tersebut tidak tepat.

Komnas HAM pun dinilainya terpancing polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pemecatan sebanyak 51 pegawai KPK.

“Dan hal ini merupakan perintah Undang-Undang (UU) dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana,” tuturnya dalam siaran tertulis pada Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi.

Semestinya, Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi persoalan sebelum memanggil.

“Komnas HAM semestinya meneliti dan jelaskan dahulu ruang lingkup materi dimana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN,” kata Hendardi.

Baca juga: Kebut Pemulihan DSP Danau Toba, Sandiaga Uno Finalisasi Rencana Besar Pengembangan Pariwisata

Aktivis HAM, Kesetaran dan Keberagamaan itu menegaskan Komnas HAM harus memiliki prioritas dalam penanganan perkara, sehingga tidak dengan mudah dijadikan alat untuk kepentingan pihak tertentu.

"Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights),” terangnya.

Baca juga: Terpikat Suasana Asri dan Indahnya Alam, Sandiaga Uno Rekomendasikan destinasi Work From Toba

Sementara terkait pemerintah yang menetapkan sejumlah kriteria tertentu dalam alih status menjadi ASN dinilainya sangat wajar.

Sebab, sejumlah tes maupun tahapan, seperti TWK sangat diperlukan untuk menilai kelayakan seorang calon ASN.

“Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus yang menuntut diistimewakan,” kata Hendardi.

Menurutnya, dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja ada pelanggaran terjadi.

Misalnya, seseorang tidak diluluskan karena dicurangi atau adanya diskriminasi hingga tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya, dijelaskannya merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.

“Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lain-lain. tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” jelasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved