Breaking News:

Ibu Kota Pindah

Politikus PKS: Pemindahan Ibu Kota Negara Bukan Solusi Masalah Ekonomi, Justru Jadi Beban

Menurut Suryadi, kondisi ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). 

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan."

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tahap Pertama Sudah Habis, Pemerintah Kini Gunakan Hasil Olahan Bio Farma

"Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso.

Menurutnya, jika pembangunan dapat terjadi pada tahun ini, maka dapat mendorong semua sektor ekonomi seiring meningkatnya kepercayaan investor.

"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum."

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Akomodir Niat Cina Jadikan Indonesia Pusat Produksi Vaksin di Asia Tenggara

"Utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estate dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.

Dalam menggerakan roda ekonomi, kata Suharso, memang diperlukan sebuah proyek besar yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity."

Baca juga: Mudik Lebaran Bakal Dilarang Atau Tidak, Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Bijak Menyikapinya

"Maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," paparnya.

Suharso Monoarfa menyebut saat ini pemerintah sedang fokus menanggulangi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Sehingga, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024.

Baca juga: Rizieq Shihab: Irjen Napoleon Bonaparte Bisa Dihadirkan di Ruang Sidang, kenapa Saya Tidak?

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved