Breaking News:

Ibu Kota Pindah

Politikus PKS: Pemindahan Ibu Kota Negara Bukan Solusi Masalah Ekonomi, Justru Jadi Beban

Menurut Suryadi, kondisi ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mempertanyakan kemungkinan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, saat utang negara makin numpuk.

"Utang kita sudah mencapai Rp 6.400 triliun lebih, bahkan utang BUMN kita sudah pada angka 52,8 miliar dolar AS," ujarnya dalam webinar, Rabu (9/6/2021).

Menurut Suryadi, kondisi ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Sempat Mangkir, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Hari Ini Akhirnya Diperiksa Penyidik KPK

"Pemerintah, DPR, juga para pengamat ekonomi, dan para pakar ekonomi sepakat saat ini ekonomi belum pulih."

"Tidak saja karena faktor pandemi, bahkan sebelum pandemi juga tanda-tanda ekonomi kita melambat itu sudah kelihatan," tuturnya.

Karena itu, pemerintah dinilai salah alamat jika solusi atas beban utang dan ekonomi belum pulih, adalah dengan memindahkan Ibu Kota.

Baca juga: Mantan Direktur KPK: Firli Bahuri Katanya Pancasilais, Masa Dipanggil Komnas HAM Tidak Berani?

"Adanya pemindahan Ibu Kota diharapkan dapat menyelesaikan ini."

"Namun, asumsi kita dengan berbagai kajian, justru pemindahan Ibu Kota bukan solusi atas masalah ekonomi, bisa jadi beban, butuh lebih Rp 480 triliun lebih," papar Suryadi.

Sebelumnya, pemerintah segera menyerahkan draf rancangan undang-undang (RUU) ibu kota negara (IKN) ke DPR.

Baca juga: AKP Stepanus Robin Pattuju Tetap Jadi Polisi Usai Dipecat KPK, Pelanggarannya Bakal Diperiksa Propam

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, draf RUU IKN akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama pemerintah, setelah masa reses.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved