Penghina Kepala Negara Bisa Dibui 4,5 Tahun, Staf Presiden: Jangan Lagi Berdalih Kebebasan Demokrasi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk melindungi Presiden yang merupakan simbol negara.

Editor: Yaspen Martinus
www.colourworks.co.za
Draf RKUHP mengatur soal ancaman penjara 4,5 tahun kepada penghina Presiden di media sosial (medsos). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Draf RKUHP yang mengatur soal ancaman penjara 4,5 tahun kepada penghina Presiden di media sosial (medsos), menjadi sorotan.

Aturan tersebut dinilai dapat mengekang kebebasan berpendapat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk melindungi Presiden yang merupakan simbol negara.

Baca juga: Wacana Duet Mega-Prabowo di Pilpres 2024, Junimart Girsang: Kalau Saya Puan Saja Jadi Presiden

"Presiden kan sebagai simbol negara itu kan harus kita hormati, harus kita lindungi," kata Irfan kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Saat ini, kata Irfan, banyak hinaan atau fitnah yang dilontarkan kepada Presiden di medsos.

Hinaan atau fitnah kepada Presiden di medsos tersebut dapat dengan mudah diketahui di seluruh dunia.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 8 Juni 2021: Dosis Pertama 18.260.482, Suntikan Kedua 11.356.025 Orang

"Bagaimana logikanya ada warga negara yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana menghina Presidennya terus menerus?"

"Kehormatan bangsa kita ini di mana letaknya?"

"Warga negara lain kan nanti melihat, loh kenapa kok Presidennya selalu begini?" Tuturnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 8 Juni 2021: Pasien Baru Tambah 6.294, Sembuh 5.805 Orang, 189 Wafat

Hukuman pada penghina Presiden, kata dia, ada di setiap negara.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved