Breaking News:

Berita Nasional

Nasabah Indosurya Anggap Pembayaran Cicilan yang Diberikan Tidak Manusiawi

Kuasa hukum nasabah menyebut, pihaknya menemukan adanya hal mencurigakan terkait pelimpahan berkas perkara yang hanya Rp 180-an Miliar

Editor: Feryanto Hadi
istimewa
Ilustrasi: Sejumlah Nasabah KSP Indosurya Mencairkan Dana mereka di Grha Surya, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2020) 

Menurutnya, penyelesaian perkara tersebut menjadi bukti hadirnya kepastian hukum kepada masyarakat. 

"Aparat penegak hukum harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya. Karena ini bagian dari kepastian hukum bagi masyarakat (korban penipuan) yang tengah mencari keadilan," ungkap Darmadi Durianto dalam siaran tertulis pada Rabu (13/05/2020).

Selain itu, apabila kasus penipuan dibiarkan berlarut, usaha para korban akan terdampak yang juga berimbas terhadap perekonomian nasional.

"Dampak negatif lainnya adalah perkara ini akan berimbas kepada perekonomian secara nasional," imbuh Politikus PDIP itu.

Baca juga: Warga Keluhkan Kehadiran Pengunjung Eksklusif di Ragunan, Bebas Masuk Kandang & Kasih Makan Jerapah

Baca juga: Heboh Pengunjung Eksklusif di Ragunan, Humas TMR Berkilah Mereka Kaum Disabilitas dan Lansia

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Patijaya mengaku prihatin atas perkara yang merugikan lebih dari sebanyak 8.000 anggota KSP Indosurya dengan kerugian mencapai Rp 15 triliun.

Dirinya menduga kasus penipuan tersebut sudah terencana sejak lama.

"Perampokan ini terjadi secara sistemik, sudah direncanakan sejak lama. Harus dicari tahu kemana larinya dana nasabah, kenapa Manajemen Indosurya Group tiba-tiba mengingkari bahwa KSP Indosurya adalah bukan bagian dari usaha Group Indosurya? Bagaimana peran pengawasan dari pada pemerintah terhadap kasus ini," tanya Bambang Patijaya.

"Jika perlu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perampokan sistemik ini dituntut dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga bisa diambil kekayaannya untuk membayar hak-hak nasabah secara tuntas," tambahnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, kasus penipuan tersebut harus diselesaikan secara transparan.

"Jangan sampai kepercayaan publik pada koperasi dan lembaga keuangan menjadi rusak karena rentetan mega kasus di bidang jasa keuangan di tanah air," tutupnya.

Baca juga: Bukan Hanya Tanpa IMB, Kepala UPPTSP Jaksel Beberkan Sejumlah Pelanggaran Gedung Tinggi di Fatmawati

Baca juga: Tabrak Aturan, IMB Gedung Lima Lantai Bakal Hotel di Fatmawati Dipastikan Tak Akan Terbit

Pendapat Ahli Hukum Soal PKPU

Diberitakan sebelumnya, pendekatan homoglasi yang diterapkan pihak Kepolisian dalam penyelesaian kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya disoroti Ahli Hukum dari ONGGO & Partners, Dr Hendra Onggowijaya, SH, MH.

Dirinya menyampaikan perdamaian Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam restoratif justice pada hukum pidana.

Perdamaian PKPU dalam hukum kepailitan dan perdamaian dalam restoratif justice disampaikannya bukan merupakan alasan pembenar dan pemaaf hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP.

Selanjutnya, perdamaian PKPU dalam hukum kepailitan sejatinya adalah restrukturisasi utang penjadwalan kembali utang yang telah jatuh tempo.

Sehingga perdamaian dalam PKPU itu ditegaskannya hanya sebatas janji dan bukan pemenuhan pengembalian kerugian.

Baca juga: Gedung Sudah Menjulang Tinggi, Kepala UPPTSP Jaksel Ungkap Bakal Hotel di Fatmawati Tak Miliki IMB

Baca juga: Proses Perizinan Mandek, Gedung Bakal Hotel di Fatmawati Sudah Menjulang Tinggi 

Hal tersebut berbeda dengan restoratif justice dimana pemulihan hak-hak korban sepenuhnya dipulihkan dan laporan polisi dicabut.

"Mabes polri jangan terjebak pada pendapat pendapat keliru yang seolah olah harus berhati-hati karena ada tersangka yang mengajukan bukti baru adanya putusan PKPU," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Selasa (1/6/2021).

"Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah janji janji putusan PKPU tersebut tidak dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak Indosurya," jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara putusan PKPU dengan perbuatan pidana yang diduga telah dilakukan oleh para tersangka.

Antara lain dalam Putusan PKPU itu hanya menyatakan adanya janji untuk pembayaran utang yang dijadwalkan kembali sesuai putusan PKPU, tetapi perbuatan tindak pidana itu sendiri diduga telah terjadi.

"Bahkan pemulihan hak korban belum terjadi, jadi ada perbedaan mendasar, yaitu adanya perbuatan pidana dan belum dipulihkannya hak-hak korban dengan putusan pengadilan yang hanya menyatakan penjadwalan pembayaran utang," jelasnya.

Terkait hal tersebut, dirinya meminta Polri dapat segera menuntaskan kasus penipuan KSP Indosurya yang menyebabkan kerugian korban hingga Rp 15 triliun.

Polisi lanjutnya harus menjalankan kewajiban penyidikan sesuai KUHAP yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 tahun 1981.

Dirinya pun meminta pihak Kepolisian tidak terjebak dalam Putusan PKPU yang merupakan restrukturisasi hutang dan tidak mengikat terhadap pidana atau tindakan.

"Karena dalam hukum pidana, perbuatannyalah yang harus dipertanggungjawabkan," jelas Hendra Onggowijaya.

"Mabes Polri wajib menilai asas kepastian hukum, di mana Korban mengajukan Laporan Polisi wajib diberikan kepastian hukum. Polisi tidak punya kewajiban pembuktian terhadap bukti yang diajukan Pihak Tersangka atau kuasa hukumnya. Nanti tempat pengujian semua alat bukti ada di Pengadilan, di mana majelis hakim yang membuat pertimbangan dan dasar putusan," tutupnya.

PKPU Hanya Modus dan Alasan

Pernyataan Direktur Tipideksus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Helmy Santika soal perjanjian perdamaian (homologasi) yang diajukan tersangka kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya memicu kekecewaan para korban.

Terlebih Pendiri dan Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim selaku kuasa hukum korban.

Dirinya menilai skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) KSP Indosurya hanya untuk menunda pembayaran kerugian para korban.

Selain itu, PKPU tersebut diduganya hanya djadikan alat para tersangka untuk terlepas dari jeratan pidana.

"Saya tegaskan PKPU hanya modus dan alasan menunda pembayaran serta menghentikan pidana," tegas Alvin Lim dalam siaran tertulis pada Senin (31/5/2021). 

Sangkaan tersebut dibuktikan lewat pembayaran PKPU yang ditetapkan sepihak oleh KSP Indosurya.

"Buktinya saja jumlah pembayaran PKPU terakhir. Para korban jangan mau dibodohi, jika ada itikat baik, tersangka Henry Surya sudah bayar uang kalian sebelum dilaporkan ke polisi," jelasnya.

Terlepas dengan hal tersebut, dirinya kembali mempertanyakan penanganan kasus penipuan KSP Indosurya.

Terlebih mengenai pelimpahan berkas perkara, penyitaan aset serta penahanan tersangka. 

Mengingat penetapan tersangka terhadap pemilik KSP Indosurya, Henry Surya sudah dilakukan pihak Kepolisian sejak setahun lalu.

"Kapan akan dilimpahkan berkas? Kerugian Rp 15 triliun, aset mana yang disita? Kapan Henry Surya ditahan padahal syarat penahanan terpenuhi?," tanya Alvin Lim.

"Bantu perjuangan kami, dengungkan agar seluruh masyarakat tahu Polri perlu dibenahi," tegasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved