Menkumham Yasonna Laoly: Menghina Presiden Bukan Kebebasan, Itu Anarki

Menurut Yasonna, pasal semacam itu sudah lumrah diterapkan di beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang.

Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Dany Permana
Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan, pasal penghinaan presiden di RKUHP bertujuan agar masyarakat tak menjadi liberal. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan, pasal penghinaan presiden di RKUHP bertujuan agar masyarakat tak menjadi liberal.

Menurut Yasonna, pasal semacam itu sudah lumrah diterapkan di beberapa negara, seperti Thailand dan Jepang.

"Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau membiarkan (penghinaan terhadap presiden)."

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Melonjak Jadi 17, Sumatera Terbanyak, di Jawa Ada

"Tadi dikatakan, kalau di Thailand malah lebih parah, jangan coba-coba menghina raja, itu urusannya berat."

"Bahkan di Jepang atau di beberapa negara (pasal) itu hal yang lumrah."

"Enggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki," ujar Yasonna, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Saling Mengagumi, Mahfud MD Bakal Angkat Novel Baswedan Jadi Jaksa Agung Jika Jabat Presiden

Yasonna juga menegaskan, pasal ini berbeda dari yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK diketahui pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurutnya, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP merupakan delik aduan.

Baca juga: Sudah Pernah Ditangani Dewan Pengawas KPK, Polri Ogah Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Selain itu, pasal itu ditujukan bukan bagi mereka yang memberikan kritik, melainkan bagi mereka yang menyerang harkat dan martabat presiden.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved