Breaking News:

PPDB

KPAI: PPDB SMA di DKI Libatkan Sekolah Swasta, karena 168 Kelurahan Tak Ada SMAN

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, Permendikbud PPDB kali ini terbilang terlambat.

Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, Permendikbud PPDB kali ini terbilang terlambat. Komisioner KPAI Retno Listyarti saat di sebuah SMA di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat (14/2/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 di sejumlah daerah sudah dimulai 7 Juni 2021.

Bahkan untuk pra pendaftaran PPDB 2021 sudah dimulai pada 24 Mei 2021.  

Pelaksanaan PPDB 2021 didasarkan pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB SD, SMP, SMA/SMK.  

Video: Sejumlah Guru dan Murid Antusias Ikuti PTM Tahap 2

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, Permendikbud PPDB kali ini terbilang terlambat.

Karena kata dia, biasanya Permendikbud PPDB  sudah ditandatangani akhir tahun sebelum PPDB dimulai. 

"Jadi kalau PPDB 2021, maka Permendikbud seharusnya sudah ditandatangani Menteri pada akhir tahun 2020," kata Retno, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: VIDEO Hari Pertama, Posko Pelayanan PPDB di SMK 26 Rawamangun Terima 108 Pengaduan

Baca juga: Sudah Daftar PPDB 2021 Tapi Nama Peserta Belum Terlihat di Situs Resmi? Ini Alasannya

Keterlambatan Permendikbud tentang PPDB, tambah Retno ternyata juga berdampak pada keterlambatan pembuatan Petujuk Teknis (juknis) PPDB di banyak daerah. 

"Sebagian besar daerah baru mengeluarkan juknis PPDB yang sudah resmi ditandatangani pada pertengahan dan akhir Mei 2021. Namun, berbagai daerah sudah melakukan sosialisasi secara daring maupun luring terkait  Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB," katanya.

Retno menjelaskan, dalam penyiapan PPDB 2021 di DKI Jakarta, KPAI dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 kali rapat terkait PPDB tahun 2021 sampai keluarnya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2021 tentang PPBD. 

Saat sosialisasi Pergub PPDB tersebut kepada sejumlah instansi, KPAI juga diundang.

Baca juga: Ombudsman: PPDB DKI 2021 Terancam Dijadwal Ulang karena Telkom Gagal Prediksi Kebutuhan

Baca juga: VIDEO Salah Pilih Jenjang Pendidikan Bagi Anak, Orangtua Keluhkan PPDB 2021

KPAI juga mendapatkan penjelasan bahwa Pergub tersebut sudah melalui harmonisasi dengan Kementerian terkait.

"Ketika sudah di harmonisasi, maka dapat dipastikan bahwa Pergub 32/2021 sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB," ujar Retno. 

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI kata Retno melakukan  beberapa perubahan positif yang lebih baik dari Juknis PPDB di DKI Jakarta dibandingkan tahun 2020. 

Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di DKI Jakarta.

Baca juga: Proses PPDB DKI 2021 Sempat Terkendala Masalah Sistem, Anies Langsung Ajak Rapat Dirut Telkom

Salah satunya, kata Retno, adalah dengan meniadakan jalur anak luar DKI Jakarta.

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta membuka jalur anak luar DKI Jakarta sebanyak 5 persen.

"Namun, atas dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) maka Pemprov DKI Jakarta yang daya tampung sekolah negerinya belum mampu melayani seluruh anak DKI Jakarta,  memutuskan mengutamakan SPM untuk anak-anak DKI Jakarta saja," kata Retno.

Anak-anak luar DKI Jakarta, tambahnya, hak pendidikannya wajib dipenuhi oleh pemerintah daerahnya masing-masing. 

Baca juga: Calon Peserta PPDB SMA/SMK Kota Bekasi Mengeluh, Beberapa Kali Gagal Terus Unggah Dokumen

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam memenuhi hak atas pendidikan warganya, pada PPDB tahun 2021 Pemprov DKI Jakarta mulai melibatkan sejumlah SMA swasta sebagai sekolah tujuan PPDB yang pembiayaan sekolahnya ditanggung pemprov DKI Jakarta melalui mekanisme BOP.

"Artinya meski swasta, gratis biaya pendidikan karena biayanya ditanggung APBD DKI Jakarta," ujarnya. 

"Kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov DKI Jakarta mendata bahwa ada 168  kelurahan di DKI Jakarta tidak ada SMA Negerinya," kata Retno.

Karenanya kata dia, untuk memenuhi hak atas pendidikan maka dilakukan pengkajian apakah ada sekolah-sekolah swasta jenjang SMA yang kualitasnya sama atau mendekati SMA Negeri. 

Baca juga: Belum Berhasil Tahap I Calon Peserta PPDB Kota Depok Jangan Cemas Masih Bisa Daftar di Tahap II

"Mekanisme pembiayaannya melalui Bantuan Operasionel Sekolah (BOP) yang besarannya Rp 400 ribu/siswa/bulan," ujarnya.

Awalnya Dinas Pendidikan memilih sekitar  24 SMA swasta yang sudah dilakukan telaah dan kajian terkait standar sarana, prasarana dan kualitas pembelajarannya hampir sama atau bahkan sama dengan sekolah negeri.

"Namun, Gubenur DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan menambah jumlah sekolah swasta yang diikutkan PPDB, sehingga jumlahnya menjadi 50 SMA swasta," ujar Retno.

Baca juga: Dua Truk Kontainer Tabrakan di Jalan Sultan Agung Bekasi, Begini Kronologisnya

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta melibatkan SMA swasta karena kekurangan SMA Negeri di wilayah-wilayah kelurahannya ini, menurut Retno merupakan kebijakan yang patut dicontoh oleh daerah lain yang sesungguhnya wajib memenuhi anggaran 20 persen di APBD nya untuk pendidikan. (bum)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved