Benci Pasal Penghinaan Presiden Sejak Mahasiswa, Habiburokhman Usul Dialihkan ke Perdata

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pasal penghinaan presiden ini sebaiknya dibawa ke ranah perdata.

Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman mengusulkan pasal penghinaan presiden dialihkan ke ranah perdata. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pasal penghinaan presiden dalam RKUHP menjadi bahasan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (9/6/2021).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman mengusulkan, sebaiknya pasal penghinaan presiden dialihkan ke ranah perdata, bukan ranah pidana.

"Ini terkait substansi, saya ini pak, pegel juga selalu ditanyakan pasal 218 RUU KUHP, penghinaan presiden."

Baca juga: Sempat Mangkir, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Hari Ini Akhirnya Diperiksa Penyidik KPK

"Saya sendiri dari dulu, dari mahasiswa paling benci ini pasal," ujar Habiburokhman, dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham, Rabu (9/6/2021).

"Saya rasa kalau saya ditanya, baiknya ini dialihkan ke ranah perdata saja."

"Jadi penyelesaiannya ke arah perdata, sehingga tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang berperan rumpun eksekutif," usulnya.

Baca juga: Mantan Direktur KPK: Firli Bahuri Katanya Pancasilais, Masa Dipanggil Komnas HAM Tidak Berani?

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pasal penghinaan presiden ini sebaiknya dibawa ke ranah perdata, sehingga tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara tersebut.

Karena, kata Habiburokhman, kedua institusi itu berada di rumpun eksekutif, sehingga dapat digunakan untuk melawan orang yang berseberangan dengan kekuasaan.

"Selama ini masih dalam ranah pidana, tujuan bahwa pasal ini digunakan untuk melawan atau menghabiskan orang yang berseberangan dengan kekuasaan, akan terus timbul seobjektif apapun proses peradilannya."

Baca juga: AKP Stepanus Robin Pattuju Tetap Jadi Polisi Usai Dipecat KPK, Pelanggarannya Bakal Diperiksa Propam

"Karena apa? Karena kepolisian dan kejaksaan itu masuk dalam rumpun eksekutif, jadi kaitannya itu," paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved