Breaking News:

PPDB DKI Jakarta

Ariza Ungkap Pendaftar di PPDB Jakarta Melebihi Batas Kuota

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, jumlah pendaftar PPDB melebihi batas kuota.

Warta Kota/Desy Selviany
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kuota masuk SDN, SMPN, dan SMAN/SMKN terbatas sehingga diprediksi orang tua murid akan kesulitan. 

Setelah penutupan dilakukan, mulai terjadi pergerakan dalam pembuatan akun, namun kembali melambat sejak pukul 20.00 WIB. 

"Sampai dini hari Selasa, 08 Juni 2021, belum ada perkembangan signifikan, maka penutupan akun kembali dilakukan sementara, namun masyarakat masih bisa melihat hasil seleksi," ujarnya.

Mitigasi yang dilakukan oleh Telkom selaku provider kata Teguh adalah dengan melakukan penambahan dua server untuk mempercepat proses.

"Namun, hal itu hanya sedikit membawa perubahan. Untuk mengantisipasi keterlambatan lebih jauh, pihak Disdik DKI kemudian memperpanjang waktu pendaftaran dan mengubah sistem integrasi data pendaftaran dengan Sidanira kembali ke statis," ujar Teguh. 

Perubahan ini katanya memberi sedikit perbaikan pada percepatan proses pendaftaran. Sejak pukul 07.00-09.00 telah ada 70.000 pengajuan akun baru.

Sementara total akun yang terregistrasi tercatat sebanyak 150.000 dari 300.000 pendaftar.

“Telkom tidak mampu memberikan jalan keluar berupa mitigasi teknis untuk mengantisipasi kegagalan tersebut dan membuat Disdik DKI membuat mitigasi dalam alur proses,” kata Teguh. 

Baca juga: Calon Peserta PPDB SMA/SMK Kota Bekasi Mengeluh, Beberapa Kali Gagal Terus Unggah Dokumen

Dengan kembalinya pengitegrasian data pendaftaran PPDB dengan Sidanira secara statis maka jika ada kesalahan data yang di input oleh pendaftar, perbaikanya dilakukan ke pos-pos pelayanan Disdik secara manual dan justru hal tersebut menjadi sangat rawan mengundang kerumunan di masa pandemi.

Potensi Diskriminasi Terhadap CPDB

Kegagalan provider dalam mengantisipasi kekurangan sarana dan prasarana penyelenggaraan PPDB Online ini kata Teguh berimplikasi pada sistem penilaian dalam jalur prestasi akademik dan non akademik PPDB Tahun 2021. Sesuai dengan Pergub 32/2021 tentang Juknis PPDB DKI 2021. 

Pasal 10 ayat (2), jika pendaftar Calon Peserta Didik Baru (CPDB) jalur prestasi melebihi kuota, maka salah satu nilai pembobotan yang  dipergunakan adalah waktu pendaftaran. 

Hal ini menurut Teguh berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap CPDB yang tidak dapat mendaftar lebih awal karena kegagalan sistem yang disediakan oleh provider dan menyebabkan mereka tersisih dari kecepatan waktu pendaftaran bukan karena kemalasan atau kehendak mereka sendiri. 

"Solusi agar tidak terjadi diskriminasi terhadap nilai pembobotan tersebut bisa dilakukan dengan mencabut ayat 2 pasal 10 Juknis PPDB 2021," kata Teguh.

Sehingga katanya pendaftar yang masuk terakhir sekalipun karena terhambat oleh kegagalan sistem tetap memiliki peluang yang  sama dengan yang berhasil masuk terlebih dahulu. 

“Selain itu, ya bisa dilakukan proses pendaftaran ulang mulai dari awal untuk jalur prestasi namun harus dengan kepastian Telkom selaku provider sanggup memberikan dukungan pelayanan agar tidak terjadi lagi kendala seperti di hari pertama PPDB,” ujar Teguh.

Selain saran perbaikan bagi pelaksaan PPDB jalur prestasi yang terkendala masalah teknis, Ombudsman Jakarta Raya, kata Teguh meminta Disdik DKI memastikan terlebih dahulu 
kemampuan Telkom dalam melakukan pelayanan pendaftaran di jalur afirmasi bagi siswa menengah dan jalur zonasi. 

Baca juga: Dinas Pendidikan Jawa Barat Klaim PPDB Tahap I Jenjang SMA dan SMK Kota Depok Berjalan Lancar

“Pendaftaran di dua jalur tersebut jauh lebih kompleks dibanding dengan jalur prestasi bagi siswa menengah dan afirmasi juga perpindahan orang tua murid bagi siswa sekolah dasar dan menengah yang berjalan saat ini,” kata Teguh. 

“Jika provider tidak mampu melakukan integrasi sistem pendaftaran dengan Dukcapil dan Sidanira secara dinamis, maka hal itu dipastikan dari awal sehingga Disdik juga dapat mengalokasikan sumber daya manusia dan perbantuan dari OPD lain agar pos-pos pelayanan Disdik tidak menyebabkan kerumunan, menjalankan prokes dan tidak menjadi kluster baru pandemi di Jakarta,” ujar Teguh.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved