Berita Video

VIDEO : Fahri Hamzah Sayangkan KPK Belasan Tahun Masih Ada

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 mengatakan hingga belasan tahun KPK masih ada dan tidak mau dihentikan keberadaannya

Editor: Alex Suban
Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah seusai wawancara khusus dengan Tribun Network di Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa definisi Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan.

Dalam pertimbangan disebutkan bahwa karena Kejaksaan dan Kepolisian belum efektif dalam memberantas korupsi maka dibutuhkan lembaga baru.

Maka KPK dibutuhkan untuk mengefektifkan Kejaksaan dan Kepolisian.

Ia menyayangkan hingga belasan tahun KPK masih ada dan tidak mau dihentikan keberadaannya.

Politikus Fahri Hamzah mengatakan, bila menjadi presiden, dirinya akan memberikan KPK waktu lima tahun untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Selain itu, jika menjadi presiden, Fahri akan meminta rekomendasi yang jelas dari KPK terkait upaya menuntaskan tindak pidana korupsi yang nyatanya terus terjadi di Indonesia.

Baca juga: Fahri Hamzah: 1271 Pegawai KPK yang Dilantik Adalah Generasi Baru yang Lebih Baik

Baca juga: Minta Jokowi Berikan Kepercayaan pada Pimpinan KPK, Fahri Hamzah: Biarkan Mereka Perbaiki dari Dalam

"Kalau saya jadi presiden, kalau jadi presiden ya, KPK saya kasih waktu kerjasama sama saya lima tahun. Kita selesaikan masalah ini," ujar Fahri saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Kamis (3/6/2021).

"Saya tidak mau lagi ada masalah di kepolisian, rekomendasi Anda apa, saya akan kerjakan. Gitu dong harusnya, ngomong sama presiden," sambung Fahri.

Selama ini praktik-praktik yang terjadi di dalam KPK justru sebaliknya.

Baca juga: Geram Aksi Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar, Fahri Hamzah Sebut Teroris Tak Beragama

Baca juga: BERITA POPULER: Pelaku Pemboman Makassar, Fahri Hamzah Gantikan Moeldoko, Konflik Mudik Lebaran

Berdasarkan pengamatan Fahri, orang-orang yang posisinya semakin dekat dengan presiden justru kerap menjadi target operasi lembaga antikorupsi.

"Ini "diintip" orang-orang (yang posisinya) makin dekat sama presiden, dia yang ditangkap. Menteri kena, terus yang punya moral seperti tokoh agama sudah kena, hakim kena, polisi kena, jaksa kena," ujar Fahri.

Kondisi di mana para pejabat, tokoh agama hingga jaksa tersandung kasus korupsi, menurut Fahri telah membuat masyarakat Indonesia menjadi frustrasi.

Baca juga: Tokoh NU Ngeri dengan Pernyataan Mahfud MD Soal Koruptor Bersatu Lemahkan KPK, Kekuatan Lebihi RI1

Baca juga: Nyatakan Sikap Soal TWK, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kristen Indonesia Demo KPK dan PGI

"Kita menjadi frustrasi, apa masih bisa ada harapan kepada negara? Padahal kita ini sebagai lembaga negara, rakyat berdoa kepada kita, memberi harapan bahwa negara itu akan tambah baik. Kita menunjukkan bahwa negara tambah busuk," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, masih maraknya kasus korupsi akan membuat upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri menjadi sulit.

"Di luar dari negeri presidennya pidato, come to my country, invest to my country, tapi di negaranya orang ditangkap setiap hari (karena korupsi)," katanya.

"Apa kata investor? Bohong tuh presiden suruh kita datang ke negaranya, malingnya kebanyakan. Ngapain gue ke situ. kan gitu logikanya," ujar Fahri.

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved