Info Balitbang Kemenag

Puslitbang Bimas Agama Kemenag Merilis Hasil Penelitian Studi Wisata dan Produk Halal di NTT

Puslitbang Bimas Agama & Layanan Keagamaan merilis hasil penelitian tentang gaya hidup halal dan industri pariwisata yang bertemu dengan budaya lokal.

Editor: Lucky Oktaviano
Istimewa/Kemenag RI
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan merilis hasil penelitian tentang gaya hidup halal dan industri pariwisata yang bertemu dengan budaya lokal. Penelitian itu berjudul "Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal: Studi atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020" 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan merilis hasil penelitian tentang gaya hidup halal dan industri pariwisata yang bertemu dengan budaya lokal.

Penelitian itu berjudul "Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal: Studi atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020"

Penelitian dilakukan oleh Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Komisi Halal MUI Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengurus Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dalam ringkasan penelitian tersebut, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, penduduk muslim di Indonesia mencapai 207.176.162 atau 87,18% dari seluruh total penduduk Indonesia.

Walaupun demikian, tidak di seluruh wilayah Indonesia muslim menjadi penduduk yang mayoritas.

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan propinsi dengan penduduk muslim paling sedikit dengan prosentase 9,05%.

Di sisi yang lain, menurut State of the Global Islamic Economy Report 2018/19, Indonesia, walaupun mempunyai pangsa pasar halal terbesar di dunia, namun dalam GIE indeks Indonesia masih rendah di Asia Tenggara.

Mendukung upaya tersebut, negara Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang industri halal seperti UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah.

UU tentang Jaminan Produk Halal merupakan peran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Namun demikian, industri dan gaya hidup halal tidak dapat dilepaskan dari keberagamaan seseorang. Jaminan produk halal dalam industri dan gaya hidup tidak dapat diterima begitu saja.

Masih ditemui di beberapa wilayah tersebut penolakan terhadap industri dan gaya hidup halal, bahkan oleh pemerintah daerah maupun oleh tokoh atau pemangku kepentingan di daerahnya.

Beberapa alasan yang dapat dihimpun karena akan menimbulkan diskriminasi halal-haram yang hanya dikenal dalam keagamaan tertentu dan bertentangan dengan kebiasaan di suatu daerah.

Salah satu yang dikhawatirkan dengan pencanangan industri halal adalah akan menurunkan potensi wisata di Nusa Tenggara Timur. Padahal NTT merupakan wilayah dengan potensi wisata tinggi.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved