Perbaikan Data Nama KPM Sebabkan Penyaluran Bansos Sembako Sempat Tertahan

Saat ini, Kemensos sedang melakukan persiapan rekapitulasi data pencairan bersama PT Pos Indonesia.

Editor: Ichwan Chasani
istimewa
Ilustrasi pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. 

WARTAKOTALIVE.COM, LUMAJANG — Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau sekarang disebut Program Sembako, sempat mengalami hambatan pada Maret hingga April. Hal ini disebabkan banyak nama keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak akurat.

"Memang ada. Tapi sebenarnya bukan kendala. Seluruh Indonesia ditahan dulu. Sempat ada perbaikan data di Pusat Data Informasi (Pusdatin). Jadi, bukan hanya di Lumajang," ujar Koordinator Program Sembako di Kabupaten Lumajang, Siti Khotijah, baru-baru ini.

Program Sembako merupakan program bantuan sosial dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Ditjen PFM Kemensos). Bantuan senilai Rp200 ribu itu ditransfer ke rekening KPM untuk dibelanjakan bahan pangan di e-warong. Dalam program ini, Kemensos bekerja sama dengan bank Himbara.

Menurut penjelasan Siti, banyak nama KPM yang dinilai tidak masuk akal atau tidak meyakinkan oleh pihak bank. Hal ini persis seperti yang dikeluhkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini ketika rapat bersama Komisi VIII DPR, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu, Mensos Risma mengungkapkan bank menemukan nama para KPM yang dinilai aneh. Misalnya, ada nama KPM IT, NA70, dan THR. Padahal, namanya memang seperti itu.

Selain itu, pihak bank juga menemukan tanggal lahir yang keliru. Misalnya, KPM lahir pada tahun 2043 atau 2060. "Iya memang benar. Maka dari itu, dilakukan perbaikan data secara serentak oleh Kemensos," ujar Siti.

Selain nama KPM yang dinilai aneh, pihak bank juga tidak menerima nama KPM yang berbeda pengejaan namanya yang tertera di KTP, dengan di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  "Beda I dan Y saja tidak bisa," ujarnya.

Saat Ini Sudah Cair

Siti menegaskan, beberapa KPM di Lumajang sudah bisa menerima bantuan Program Sembako lagi. Bantuan tersebut sudah kembali cair semenjak akhir April. Namun, dilakukan bertahap, sehingga masih banyak juga KPM yang belum merasakan bantuan tersebut.

"Januari (disalurkan untuk) ada 79 ribu KPM dan Februari 78 ribu KPM. Lalu Maret dan April di angka 62 ribu. Bertahan hingga Juni. Jadi masih ada sekitar 20 ribu kurang KPM yang masih dalam tahap itu (perbaikan)," kata Siti.

Beruntung, nasib para KPM tidak terbengkalai selama penyaluran Program Sembako tertahan selama dua bulan. Mereka masih diberdayakan dengan program bansos lain. Misalnya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

KUBE juga merupakan program bansos dari Ditjen PFM Kemensos. Pada program bansos ini, para KPM akan dibina untuk membentuk usaha, agar ke depannya bisa mandiri.

Wacana Dialihkan ke PT Pos Indonesia

Kembali lagi ke pernyataan Mensos Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Dalam rapat itu, Mensos Risma memaparkan strategi alternatif jika bank masih enggan menyalurkan bansos.

Pihaknya akan segera menunjuk PT Pos Indonesia untuk mengambilalih tanggung jawab tersebut. Saat ini, Kemensos sedang melakukan persiapan rekapitulasi data pencairan bersama PT Pos Indonesia.

"Kami akan ambi alih untuk dimasukkan ke Pos. Kasihan mereka memang berhak menerima. Tapi namanya seperti ini pak (IT, NA70, dan THR)," kata Mensos Risma, dalam rapat kerja itu.

Bagi Siti pemilihan Pos Indonesia sebagai penyalur bansos, dalam hal ini Program Sembako harus dilihat dari dua sisi. Pertama, dia setuju dengan penunjukkan Pos Indonesia, lantaran Pos Indonesia selalu konsiten ketika melakukan dokumentasi penyaluran.

Seperti diketahui, Pos Indonesia ditunjuk oleh Kemensos untuk menyalurkan bansos tunai (BST) kepada KPM yang terdampak pandemi covid.19. Bantuan tersebut senilai Rp300 ribu yang disalurkan langsung kepada KPM secara tunai.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved