Breaking News:

Reklamasi

Pengamat Trisakti Minta Anies Adil karena Mengeluarkan Pergub Reklamasi Pantai Kita dan Pantai Maju

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, berharap Anies Baswedan bisa bersikap adil dalam menerbitkan aturan reklamasi pantai.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Valentino Verry
WARTA KOTA/DESY SELVIANY
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta adil dalam menerbitkan kebijakan reklamasi pantai. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju merupakan sesuatu hal yang wajar. 

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki diskresi ketika sedang terjadi kekosongan aturan.

“Gubernur sebagai penanggung jawab atau pejabat dapat mengeluarkan diskresi jika ada kekosongan hukum. Tapi harus karena pertimbangan urgensi atau mendesak,” katanya, Selasa (8/6/2021).

Pergub yang ditandatangani oleh Anies pada 4 Mei 2021 keluar sebelum revisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kelar.

Baca juga: Anies Desak Penuduhnya Buktikan Gratifikasi Rumah Mewah di Kebayoran Baru dari Pengembang Reklamasi

Namun, dikarenakan Pergub tersebut dikeluarkan hanya untuk pulau tertentu, alias tidak mencakup seluruh pulau reklamasi, maka Anies harus mengeluarkan Pergub serupa untuk pulau lain. 

“Tidak masalah jika ada beberapa Pergub. Yang jelas Gubernur harus bersikap adil kepada pulau reklamasi lainnya,” tegas Yayat.

Yayat menilai Anies harus mengeluarkan Pergub Nomor 30 Tahun 2021 sebagai landasan bagi rancang kota untuk jadi panduan pemanfaatan ruang di pulau reklamasi

Menurut Yayat, dengan adanya rancang kota ini maka secara prinsip tata ruang pembangunan reklamasi memiliki dasar hukum.

Sementara pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai keluarnya Pergub Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur Pantai Kita dan Pantai Maju dikeluarkan tanpa landasan kuat. 

Seharusnya Pergub tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang rampung direvisi agar selaras dengan aturan di atasnya, yaitu peraturan daerah. 

Baca juga: Hasil Survei, Elektabilitas Anies Baswedan dan AHY di Posisi Teratas Sebagai Capres

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved