Breaking News:

PPKM Mikro

Jokowi Usul PTM Diikuti 25 Persen Pelajar, DKI: Kalau Memang Baik Kenapa Tidak

Pemprov DKI akan mengkaji usulan Presiden Jokowi soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang diikuti 25 persen pelajar.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Hertanto Soebijoto
Sekretariat Presiden
Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji usulan Presiden RI Joko Widodo soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang diikuti 25 persen pelajar. Foto dok: Presiden Jokowi memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/4/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji usulan Presiden RI Joko Widodo soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang diikuti 25 persen pelajar.

Kajian dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar saat melaksanakan PTM di sekolah.

"Kalau memang 25 persen yang terbaik kenapa tidak, kami dukung masukan dari Pak Presiden dan nanti kami akan diskusikan bersama Forkompinda, epidemiologi dan pihak lainnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI pada Senin (7/6/2021) malam.

Ariza mengatakan, permintaan Jokowi tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama Forkopimda DKI Jakarta.

Kata dia, Pemerintah DKI telah melaksanakan uji coba PTM di 83 sekolah beberapa waktu lalu.

Saat itu 50 persen pelajar belajar dari sekolah, dan sisanya 50 persen lagi belajar dari rumah melalui online.

Baca juga: PTM Batal Dimulai, Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Masih Tunggu SK Pelaksanaan dari Kemendikbud

Baca juga: Persiapan PTM, 32 Santri di Harjasari Bogor Selatan Positif Covid-19, Bima Arya Keluarkan Maklumat

"Pak Jokowi malah lebih ketat lagi 25 persen (di sekolah), kami akan lihat dan saya kira pak Jokowi mendapatkan masukan-masukan kemudian memberikan perhatian berapa idealnya," ujar Ariza.

Menurutnya, kebijakan soal penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Pemprov DKI tentu berdasarkan masukan dan diskusi dengan berbagai pihak.

Salah satunya adalah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Seperti halnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang pernah dikeluarkan DKI, kini berganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: Kemendikbudristek Minta Peran Serta Masyarakat Awasi PTM Agar Tak Tercipta Klaster Sekolah

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved