Catatan Ilham Bintang

GUGATAN Pembangunan Masjid At Tabayyun TVM Kembangan, Fakta-Fakta Gugurkan Dalil Penggugat

Maket Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, yang ditolak sejumlah warga hingga gugatan ke PTUN Jakarta.

Editor: Suprapto
Ilham Bintang untuk Wartakotalive.com
Maket Masjid At Tabayyun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, yang ditolak sejumlah warga hingga gugatan ke PTUN Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Sejumlah fakta  penggugat  pembangunan Masjid At Tabayyun, Taman Villa Meruya (TVM), Jakarta Barat, terungkap dalam sidang e-court Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta, Selasa (8/6).

Fakta itu diungkap Tim Hukum Pemprov DKI dan Tim Hukum Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun, TVM.

Seperti diketahui, 10 warga mengatasnamakan ketua-ketua RT Perumahan TVM di Jakbar dan Tangerang, 30 Maret 2021, menggugat Gubernur DKI Anies Baswedan karena mengizinkan pembangunan masjid di kompleks tersebut.

Anies sebagai Tergugat I dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun sebagai Tergugat II (intervensi).

Kedua Tim Hukum Tergugat I dan II tadi pagi meminta hakim menolak gugatan mereka karena tak memiliki dasar dan bukti hukum yang kuat.

Baca juga: Warga Kompleks Taman Villa Meruya (TVM) Jakbar Salat Tarawih di Tenda Arafah, Belum Ada Masjid

Demikian informasi yang disampaikan Ilham Bintang,  tokoh masyarakat TVM yang mendukung pembangunan masjid tersebut, kepada Wartakotalive.com.

Tim Hukum

Pemprov DKI dan Tim Hukum Panitia Masjid At Tabayyun, menganggap sepuluh penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga tidak dapat mengajukan gugatan di PTUN. 

Mereka tidak punya keterkaitan secara langsung dengan obyek sengketa.

Para penggugat juga hanya  mewakili dirinya sendiri atau dianggap tidak benar mewakili warga perumahan TVM.

"Perbuatan para Ketua RT yang  mengatasnamakan warga TVM adalah tindakan  ilegal, " tulis Muhammad Fayyad, Kuasa Hukum Panitia Masjid At Tabayyun dalam jawabannya Selasa pagi. 

Selain Fayyad tim ini diperkuat oleh Febry Irmansyah, Denny Felano, Carl Hernando,  Rahmatullah, dan Syawaluddin SH. Mereka tergabung dalam perusahaan hukum Fayyadh & Partners. 

Tim Hukum Pemprov DKI terdiri atas Yosa S Gurmilang, Imron Hasan,  Eko Noviyanto,  Mindo Simamora, dah Mariem Triasmita.

RTHKP

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved