Jalur Sepeda

Kebijakan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai Lintasan Sepeda Road Bike Dinilai Terlalu Cepat

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menilai kebijakan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai jalur sepeda tak tepat.

Wartakotalive.com
Ilustrasi jalur sepeda. Pemprov DKI Jakarta dinilai terlalu cepat mengeluarkan keputusan memakai jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai lintasan permanen sepeda jenis road bike. Adapun jalan layang sepanjang 3,4 kilometer itu dapat dilintasi sepeda roadbike setiap Sabtu-Minggu dari pukul 05.00-08.00. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta dinilai terlalu cepat mengeluarkan keputusan memakai jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai lintasan permanen sepeda jenis road bike.

Adapun jalan layang sepanjang 3,4 kilometer itu dapat dilintasi sepeda road bike setiap Sabtu-Minggu dari pukul 05.00-08.00.

Hal itu dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth.

Kata Hardiyanto, seharusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta lebih teliti dan melihat secara komprehensif lagi terkait melintasnya road bike di jalur Kampung Melayu-Tanah Abang.

Baca juga: JAKPRO Bentuk Velo Cycling Academy, Diresmikan di Hari Sepeda Dunia

“Sepeda semestinya tidak pas untuk melintas di JLNT, karena jalan layang itu ada batas kecepatan minimum, apakah sepeda bisa memenuhi batas minimum tersebut?,” kata Kenneth, Sabtu (5/6/2021).

“Jalan layang itu kan tinggi letak konturnya, dan kondisi angin pasti bertiup lebih kencang, harus dipikirkan fenomena seperti ini. Kalau tiba-tiba angin bertiup kencang, apakah bisa dikendalikan?,” tambahnya.

Kenneth juga mempersoalkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang memperbolehkan roadbike melintas di Jalan Sudirman-Thamrin.

Sepeda road bike diizinkan melintas pada hari kerja Senin-Jumat dengan pengaturan waktu, yakni dari pukul 05.00-06.30 WIB.

“Pukul 05.00 WIB di Jalan Sudirman itu sudah ramai, beda dengan weekend. Jangan membuat kebijakan yang ngawur tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelahnya, apakah sudah Anda pikirkan hak pengguna jalan yang lain dan apakah sepeda itu bayar pajak tiap tahunnya, sampai harus diperlakukan se-istimewa ini?,” ketusnya.

Dia menganalogikan, jika pesepeda diizinkan lewat Sudirman, Thamrin dan JLNT, seharusnya pemotor demikian. Padahal pemilik sepeda motor setiap hari tahunn membayar pajak kendaraan kepada pemerintah daerah.

Kenneth pun khawatir jika pesepeda terlalu diistimewakan, pemotor akan melakukan protes dan minta diperlakukan hal yang sama.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera mengevaluasi terkait kebijakan tersebut, jangan sampai anggaran puluhan miliar rupiah mubazir dalam pembuatan jalur sepeda.

Dalam keterangannya, Kenneth juga menyoroti banyaknya pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas di DKI Jakarta dan bersikap arogan saat menggunakan jalan.

Misalnya melawan arus, lalu menguasai sebagian besar badan Jalan Sudirman, hingga mengganggu pengendara lain.

Baca juga: Ini Alasan Dinas Perhubungan DKI Izinkan Sepeda Road Bike Gunakan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved