Atty Somaddikarya Sedih Peran Koperasi Mulai Tergerus Akibat Kebijakan Kurang Tepat Menteri BUMN

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR TENGAH - Ketua Koperasi KSU Karya Mandiri, Atty Somaddikarya kembali melontarkan kekecewaannya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Atty menilai Menteri BUMN, Erick Thohir tidak paham tentang koperasi dan justru menggerus budaya gotong royong dengan memberikan arti yang salah bagi ekonomi kerakyatan.

Hal itu tidak terlepas dari keterlibatan BUMN melalui  PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang fungsi kerjanya tidak sesuai.

Lanjut Atty, cara kerja PNM Mekar itu dinilai sama seperti cara kerja koperasi, merambah ke basis RW.

"Harusnya, lembaga keuangan mikro diberikan ruang seluas-luasnya pada koperasi, berikan kesempatan koperasi berkembang maju atas kepedulian pemerintah, terlebih pada koperasi umum," ujarnya, Sabtu (5/6/2021).

Baca juga: DPR Kecam Upaya Mengganggu Homologasi atau Perdamaian Anggota dan Pengurus Koperasi Indosurya

Baca juga: Tingkatkan Perekonomian Daerah, DPRD Terbitkan Perda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Sementara itu, Atty menjelaskan, jika tujuan pemerintah ingin membantu pelaku usaha mikro, seharusnya PNM Mekar tidak mematok bunga 25 persen.

"Dengan bunga 25 persen itu terlalu memberatkan kreditur yang notabene adalah masyarakat dengan penghasilan rendah, terlebih di masa pandemi, di kalangan masyarakat, PNM itu lebih dikenal sebagai Bank Emok," ungkapnya.

"Sebaiknya diarahkan dan difasilitasi dengan cara pinjaman KUR dengan bunga 7 persen/tahun serta kemudahan dan tanpa jaminan," tambahnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku bahwa selama 27 tahun hadir di koperasi, masyarakat tidak merasa terbebani lantaran sistem yang ada di koperasi sangat berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Kasus Penipuan Koperasi Indosurya Mandek, LQ Indonesia Lawfirm & Ribuan Korban Akan Gelar Aksi Damai

"Masa pemerintah kalah sama Koperasi yang saya pimpin, di mana 27 tahun hadir dan ada untuk benar-benar membantu modal usaha bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan tidak memakai bagi hasil dan potongan administrasi," paparnya.

"Dengan catatan mau menabung hanya Rp 1000/hari, dengan tabungan wajib Rp 1000 ribu/hari itu upaya untuk menggeser budaya meminjam, terlebih pinjam pada pinjaman instan dan pinjsman pada rentenir," sambungnya.

Tidak hanya itu, Atty menegaskan bahwa di koperasi, masyarakat yang ikut tergabung tidak diberikan bungs pinjaman.

"Program yang saya gagas selama ini seharusnya menjadi teguran pada pemerintah bagaimana uang rakyat bisa kembali ke rakyat dalam pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tegasnya.

Baca juga: LQ Indonesia Lawfirm Desak Polri Usut Tuntas Kasus Penipuan Koperasi Indosurya

Anggota DPRD Kota Bogor itu juga merasa sedih dengan kebijakan salah kaprah tersebut, yang menurutnya berjalan tidak sesuai fungsi sebenarnya.

"Sangat miris, bantuan Kemenkop berupa BPUM lebih tertuju pada nasabah PNM mekar dibanding pada lembaga koperasi dan anggta binaan koperasi yang jelas sebagai pelaku usaha," bebernya.

Atty pun meminta agar koperasi lebih diperhatikan dan bukan hanya tertuju ke PNM mekar.

"Anggtota koperasi umum dan anggota PNM mekar punya hak yang sama karena mereka juga rakyat yang membutuhkan intervensi pemerintah 'jangan membeda-bedakan rakyat, bantuan itu bersumber dari pajak dan keringat rakyat," ungkapnya.

Baca juga: Tunduk pada Skema Perdamaian PKPU, 28 Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Minta Maaf

Atty menambahkan, peran koperasi sebagai Soko Guru ekonomi kerakyatan dan tiang penopang ekonomi bangsa kini terkesan mati suri dan jauh dari perhatian pemerintah.

“Sementara koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan banyak yang mati suri tanpa diperhatikan keberadaannya,” paparnya.