Breaking News:

Kasus BLBI

Obligor-Debitur BLBI yang Ogah Bayar Utang Bisa Dipidanakan Kejagung, Bareskrim, Hingga KPK

Kata Mahfud MD, upaya pembangkangan mereka untuk membayar utang kepada negara tersebut juga bisa dimasukan ke dalam ranah tindak pidana korupsi.

Editor: Yaspen Martinus
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI/kompas.com
Menkopolhukam Mahfud MD membuka peluang memidanakan obligor dan debitur dana BLBI yang tak mau membayar utang mereka kepada negara. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD membuka peluang memidanakan obligor dan debitur dana BLBI yang tak mau membayar utang mereka kepada negara.

Pengarah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu mengatakan, mereka yang sengaja membangkang, akan ditindaklanjuti secara pidana apabila mereka tidak mau mengakui utang, memberi bukti palsu, atau selalu ingkar.

Mereka yang membangkang, kata dia, nantinya bisa dikatakan merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan melanggar hukum, karena tidak mengakui apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai utang.

Baca juga: Bantah Bikin Daftar Pegawai KPK yang Harus Diwaspadai, Firli Bahuri Mengaku Tak Punya Kepentingan

Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers bersama jajaran Satgas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2021).

"Kalau akan terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, supaya untuk diingat bahwa kalau sengaja melanggar utang keperdataan ini bisa saja nanti berbelok ke pidana," tutur Mahfud MD.

Tidak hanya itu, kata Mahfud MD, upaya pembangkangan mereka untuk membayar utang kepada negara tersebut juga bisa dimasukan ke dalam ranah tindak pidana korupsi.

Baca juga: Buruh Bangunan Tewas Ditembak OTK di Papua, Aparat Sempat Diberondong Tembkan Saat Evakuasi Korban

Ia pun menegaskan pemerintah telah menyiapkan instrumen penegakan hukum, baik dari Kejaksaan Agung maupun Bareskrim Polri.

Mahfud MD pun membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan KPK, jika dalam proses penagihan nanti ada upaya-upaya pembangkangan dari para obligor dan debitur untuk membayar utang negara tersebut

"Kita punya instrumen hukum di sini."

"Ada KPK dengan UU pemberantasan tindak pidana korupsinya, sehingga di sini ada Kejaksaan Agung, ada Bareskrim, kemudian nanti bisa juga KPK," papar Mahfud MD.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved