Breaking News:

Ibu Kota Pindah

DPR Belum Bahas RUU, Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Perlu Persetujuan Rakyat Lewat Referendum

Padahal, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rencana pembangunan ibu kota negara baru akan masuk dalam APBN 2022.

Editor: Yaspen Martinus
Kementerian PUPR
Visualisasi penjabaran dari pendekatan visi ketiga desain ibu kota negara (IKN) baru, yaitu moda transportasi publik yang terintegrasi. Di pusat kawasan IKN ada Monumen Pancasila. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah menyerahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) kepada DPR.

Namun sampai sekarang DPR belum membahas RUU tersebut.

M Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul mengatakan, hal itu perlu dilakukan, karena secara hukum pemerintah perlu melakukan perubahan UU untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.

Baca juga: Setelah Setahun Lebih Harun Masiku Buron, KPK Akhirnya Minta Interpol Terbitkan Red Notice

"Masalahnya, RUU tentang IKN belum dibahas DPR, tapi pemerintah sudah menetapkan lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur."

"Bahkan ground breaking ibu kota negara baru sudah direncanakan pada tahun 2021," kata Jamiluddin Ritonga lewat keterangan tertuliS, Jumat (4/6/2021).

Padahal, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rencana pembangunan ibu kota negara baru akan masuk dalam APBN 2022.

Baca juga: Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Jokowi Mania Sudah Galang Dukungan untuk Ganjar Pranowo

Namun, hal ini dibantah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengatakan, pada Pagu Indikatif 2022 belum ada penganggaran untuk pembangunan ibu kota negara baru.

Jadi, rencana pembangunan ibu kota negara baru ini memang kontroversial dan kontradiksi.

Sebab, rencana pemindahan dan lokasi ibu kota negara baru sudah ditetapkan, sementara payung hukumnya belum ada.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kudus Melonjak, Ganjar Pranowo: Saya Seperti Guru BP, Jewer Anak Nakal Satu-satu

Hal itu menegaskan, kata Jamiluddin, rencana pindah dan penentuan lokasi ibu kota negara baru ditetapkan oleh penguasa.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved