Breaking News:

Berita Jakarta

Wacana Jadikan JLNT Casablanca Lintasan Road Bike Dinilai Anggota DPRD Kenneth Terlalu Cepat

seharusnya Dinas Perhubungan harus lebih teliti dan melihat secara komprehensif lagi terkait melintasnya road bike di jalur Kampung Melayu - Tanah Aba

Editor: Ahmad Sabran
istimewa
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu cepat dengan membuat keputusan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca dijadikan lintasan permanen untuk road bike pada saat akhir pekan.

"Saya menilai hal itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan, jika JLNT Casablanca sudah cocok untuk perlintasan road bike pada saat weekend," kata Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, seharusnya Dinas Perhubungan harus lebih teliti dan melihat secara komprehensif lagi terkait melintasnya road bike di jalur Kampung Melayu - Tanah Abang.

Harus di kaji juga mengenai keselamatan para pesepeda dan juga pengendara yang lain.

"Sepeda pun semestinya tidak pas untuk melintas di JLNT, karena jalan layang itu ada batas kecepatan minimum, apakah sepeda bisa memenuhi batas minimum tersebut? jalan layang itu kan tinggi letak konturnya, dan kondisi angin pasti bertiup lebih kencang, harus di pikirkan fenomena seperti ini. Jikalau tiba tiba angin bertiup kencang, apakah bisa dikendalikan?," ketus pria yang kerap disapa Kent itu.

Lalu Kent pun menilai pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang memperbolehkan sepeda balap (road bike) untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, pada hari kerja Senin-Jumat dengan pengaturan waktu yakni dari pukul 05.00-06.30 WIB, sangat ngawur dan tidak berdasar.

"Pendapat Anda sangat ngawur Pak Wagub! kenapa uji coba road bike untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin pada saat hari kerja. Pukul 05.00 WIB di jalan Sudirman itu sudah ramai, beda dengan weekend. Jangan membuat kebijakan yang ngawur tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan setelahnya, apakah sudah Anda pikirkan hak pengguna jalan yang lain dan apakah sepeda itu bayar pajak tiap tahunnya, sampai harus diperlakukan se-istimewa ini? Analogi saya, Jika pesepeda diizinkan lewat Sudirman, Thamrin dan JLNT, seharusnya pemotor juga boleh dong? Ingat sepeda motor itu tiap tahun bayar pajak dan termasuk salah satu penyumbang PAD tertinggi," ketus Kent.

Kent pun khawatir jika pesepeda terlalu di istimewakan dalam hal ini melintas di Jalan Sudirman-Thamrin dan JLNT, pemotor akan melakukan protes dan akan meminta di perlakukan sama.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera mengevaluasi terkait kebijakan tersebut, jangan sampai anggaran puluhan miliar mubazir dalam pembuatan jalur sepeda.

"Saya khawatir pengendara motor juga akan protes. Harus di kedepankan asas keadilan dong? Jangan memberikan karpet merah kepada pesepeda. Saya berfikir bagaimana nasib jalan sepeda yang sudah di buat oleh Pemprov DKI, yang sudah menghabiskan uang rakyat sebesar Rp73 miliar? Seharusnya bisa memaksimalkan penggunaan Jalan sepeda yang sudah di buat ini. Mubazir dong jalur sepedanya kalau jadi seperti ini, dan bagaimana pertanggung jawabannya terhadap rakyat atas penggunaan anggaran tersebut, yang tidak Jelas dan transparan, seharusnya ada audit terhadap proyek ini jika akhirnya jadi seperti ini," sambungnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved