MA Diminta Awasi Ketat Sidang Sengketa Tanah di Bintaro

MA Diminta Awasi Ketat Sidang Sengketa Tanah di Bintaro. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Para-para.go.id
Gedung Mahkamah Agung 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) diminta melaksanakan tugas pengawasan secara ketat terkait sidang kasus sengketa tanah di Jl RC Veteran Raya RT 003/ RW 007, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Demikian ditegaskan, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad.

"Pengadilan negeri harus memperoleh perhatian besar sehingga bisa memutus perkara dengan objektif dan adil," tegas Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021).

Karena itu, dia menekankan, MA dan Badan Pengawas MA jangan pernah lengah dalam mengawasi pengadilan di tingkat pertama di Pengadilan Jakarta Selatan.

Baca juga: Selebgram Alwi Fahry Bersyukur Bisa Bahagiakan Orangtua Gara-gara Viral di Instagram dan TikTok

"Hal ini untuk terciptanya keadilan yang seadil-adilnya," kata dia.

Dia mengungkapkan, kasus sengketa lahan tersebut bermula dari somasi yang dikirimkan SBS melalui kuasanya TG pada 20 September 2019.

SBS meminta Anwar selaku pemilik lahan untuk mengosongkan lahan diJl RC Veteran Raya RT 003/ RW 007 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan.

Padahal lahan tersebut, ditegaskan dia, sah milik Anwar sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 10841 seluas 1.422 meter persegi yang terbit pada tanggal 3 Desember 2018 dan dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Baca juga: Tidak Masalah Disebut Wajah Jelek, Kiwil: Gue Jelek Punya Banyak Bini, yang Ganteng Cuma Satu Bini

Syaiful mengakui, Anwar memperoleh lahan itu hibah dari ayah kandungnya, Epe bin Lian berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Mutlak Nomor : 011/SH/VI/1993 tanggal 16 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bintaro M. A Chalex BA atas Girik C. 1262 Persil 73 Blok S.III atas nama Epe Bin Lian dengan luas 1.510 meter persegi dan telah dikuasai secara turun - temurun sejak tahun 1960 sampai saat ini.

Melihat ada kejanggalan terkait somasi SBS, Anwar kemudian melaporkan SBS dkk Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No : LP/1648/III/YAN. 2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 10 Maret 2020. "Alur lahan ini sudah jelas kepemilikannya. Jadi, pengadilan hatus memutus dengan adil," bebernya.

Baca juga: Alvin Faiz Disebutkan Tidak Niat Menikahi Larissa Chou di Video Lawas yang Beredar Lagi, Benarkah?

Bahkan, atas laporan Anwar, penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan dan telah menetapkan tersangka atas nama SZS, TG, S, PPS, dan ESY.

"Kami berharap agar penyidik segera melakukan penahanan terhadap tersangka dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut," ucap dia.

Dia juga mendukung Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya untuk dapat mengungkap dugaan praktik mafia tanah di wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan agar tidak terdapat korban lagi.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved