Viral Medsos

VIRAL! Bupati Alor NTT Amon Djobo Murka, Marahi dan Usir Dua Staf Mensos Tri Rismaharini, Ada Apa?

Beredar sebuah video viral yang merekam detik-detik Bupati Alor NTT Amon Djobo murka, marahi dan usir dua staf Mensos Tri Rismaharini.

Editor: Panji Baskhara
Kolase Wartakotalive.com/Pos Kupang/Oby Lewanmaru/Humas Kemensos RI
Beredar video viral yang merekam detik-detik Bupati Alor NTT Amon Djobo murka, marahi dan usir dua staf Mensos Tri Rismaharini. Foto Kolase: Bupati Alor NTT Amon Djobo dan Mensos Tri Rismaharini 

"Pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPKP, BPK, dan KPK."

"Jadi permasalahan awal adalah di sini," ucap Risma.

Dari temuan BPKP, Risma menjelaskan ada 3.877.965 data NIK keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos tidak valid.

Temuan lainnya, tercatat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK yang sama.

"Kemudian terdapat penerima manfaat (PM) bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak mampu/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek."

"Dan terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM," bebernya.

Sedangkan dari temuan BPK, Risma mengungkap temuan mereka terjadi sebelum dirinya diangkat sebagai Menteri Sosial.

Temuan pertama, terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART). Kemudian, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART.

"Selanjutnya, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020."

"Bantuan sosial tunai senilai Rp 500 ribu untuk KPM sembako non PKH disalurkan 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid," paparnya.

Untuk temuan dari KPK, politikus PDIP tersebut menjelaskan lembaga antirasuah itu menemukan 16.796.924 data tidak padan Dukcapil.

"Kemudian, pemuktakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih."

"Rekomendasinya dari KPK pemadanan data DTKS dengan Dukcapil."

"Penggunaan NIK sebagai keyfield," terangnya.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto sebelumnya minta Risma memverifikasi dan memvalidasi data penerima bansos, karena banyak penyaluran bansos yang tak tepat sasaran akibat data ganda dan tak valid.

"Karena kami memang betul merasakan, ada orang yang berhak mendapatkan bansos, justru tidak mendapatkan."

"Tapi ada orang yang tidak berhak, justru mendapatkan," ujar Yandri.

Politikus PAN itu juga meminta adanya penjelasan terkait 21 juta data ganda penerima bansos.

Bahkan, terdapat anggota TNI Polri hingga anggota DPRD yang mendapatkan bansos.

Padahal di sisi lain, banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bansos tersebut.

"Waktu itu kunjungan (kerja Komisi VIII DPR) di kantor Gubernur Banten, ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan."

"Ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial."

"Ada juga masyarakat yang tercecer, yang harusnya mendapatkan bantuan, justru terabaikan," jelasnya.

Oleh karena itu, Yandri menegaskan itulah alasan di balik Komisi VIII DPR membentuk Panitia Kerja Verifikasi dan Validasi Data.

"Maka dari itu, Komisi VIII membentuk Panitia Kerja (Panja) Verifikasi dan Validasi data," cetusnya.

(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Viral Video Bupati Amor NTT Marahi dan Usir 2 Staf Risma"

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved