Serapan Anggaran Daerah

Tito Karnavian akan “Interogasi” Pemerintah Daerah yang Serapan Anggarannya Rendah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian gusar melihat pemerintah daerah yang tak memanfaatkan anggaran dengan maksimal.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Valentino Verry
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sedikit gusar melihat pemerintah daerah yang terkesan menghambat ekonomi nasional karena tak mau memanfaatkan anggaran yang dimiliki secara maksimal. Tito pun siap 'menginterogasi' mereka. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian gusar melihat pemerintah daerah yang tak memanfaatkan anggaran dengan maksimal.

Hal itu dianggap tak sejalan dengan pemerintah pusat yang tengah berjuang membangkitkan perekonomian nasional.

Menurut Tito, jika serapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemda masih rendah akan mempengaruhi performa secara nasional.

Karena saat ekonomi recovery merupakan agregat penjumlahan dari performa tingkat nasional.

Baca juga: KPK Bakal Dalami Temuan Mendagri Soal Anggaran Daerah Rp 252,78 T yang Tersimpan di Bank

"Sampai dengan 28 Mei 2021 belanja yang realisasinya tinggi, itu di atas 18 persen sampai 20 persen ke atas, itu Kalimantan Selatan, Maluku, DKI Jakarta, Banten, Sumut, Sumbar dan lainnya," kata, Senin (31/5/2021).

Sedangkan wilayah yang serapannya rendah bahkan 11 persen diantaranya seperti Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat.

Tito pun berencana akan mendatangi pejabat daerah yang serapan anggarannya rendah itu.

Seperti yang ia lakukan beberapa waktu lalu ketika dirinya mengunjungi Kalimantan Tengah.

Saat itu Kalimantan Tengah berada di lima terendah serapan anggarannya. Namun, saat ini justru berada di 25 persen.

Baca juga: Cek Saldo Siapa Tahu Gaji ke-13 Sudah Cair, Menkeu Potong Tukin, Anggaran Gaji dan THR

"Ketika saya datang, mereka ngomong kecepatan dan ternyata bisa. Kita lihat Kalimantan Tengah itu di posisi nomor tiga tertinggi, naik 25 persen tadinya hanya 11 persen belanjanya, semua kabupaten bergerak," katanya.

Untuk itu, dengan adanya surat edaran Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pemerintah Daerah tak ragu lagi untuk melakukan belanja.

Untuk Kabupaten misalnya tertinggi Kabupaten Cianjur berada di angka 35 persen hampir 40 persen mencapai target, sedangkan Tangerang Selatan Tito menyebut baru delapan persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan jumlah simpanan pemerintah daerah di perbankan sudah mencapai Rp 194 triliun per April 2021. 

Sri Mulyani mengatakan, jumlah tersebut naik terus-menerus semenjak dari Januari 2021 di posisi Rp 133 triliun, Februari Rp 163 triliun, dan Maret Rp 182 triliun. 

Baca juga: Terkendala Anggaran, Pembangunan Turap Saluran Penghubung Poncol Mangkrak Lima Bulan

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved