Breaking News:

Berita Video

VIDEO Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Anies Ingin Predikatnya jadi Tradisi di Jakarta

“Bahwa WTP adalah kewajaran, mendapatkan opini WTP adalah sesuatu yang biasa,” tambah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ahmad Sabran

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus berupaya melakukan perbaikan tentang tata kelola keuangan daerah. Harapannya, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi tradisi Pemprov DKI.

Menurut Anies, empat kali meraih WTP bukanlah hal yang sederhana, karena ini mencerminkan konsistensi untuk terus menerus menjalankan perbaikan tata kelola keuangan. “Kami berharap, tahun-tahun ke depan perbaikan juga akan terus bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga WTP menjadi tradisi di Jakarta,” kata Anies di DPRD DKI Jakarta pada Senin (31/5/2021).

“Bahwa WTP adalah kewajaran, mendapatkan opini WTP adalah sesuatu yang biasa,” tambah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.

Anies juga berharap, predikat WTP ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk bisa konsisten menjaga tata kelola keuangan daerah. Soalnya cukup lama Pemprov DKI Jakarta akhirnya mendapatkan WTP atau sejak 2018 silam.

“WTP sesuatu yang di awal ketika pertama kali kami mendapatkan di bulan Mei 2018, pada saat itu terasa sebagai sebuah kebaruan. Karena lama kita belum mendapatkan status opini WTP,” jelas Anies.

Seperti diketahui, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Regulasi ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan, opini WTP didasari pada penilaian atas kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, dan pengungkapan laporan keuangan secara memadai, serta kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Perolehan opini WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved