Breaking News:

Berita Jakarta

Raih WTP, BPK Akui Temukan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pemprov DKI Jakarta

Meski MEraih Predikat WTP, BPK Akui Temukan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Anggaran DKI Jakarta. Berikut Selengkapnya

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Wartakotalive.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima dokumen opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020 dari Anggota Lima BPK RI Baharullah Akbar di DPRD, DKI, Senin (31/5/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Meski Pemprov DKI Jakarta meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar merinci, permasalahan pertama adalah Pemprov DKI Jakarta belum menerima kompensasi atas kelebihan bayar premi peserta atas data kepesertaan ganda sebanyak 4.942 orang.

Sehingga belum dikompensasikan ke pembayaran premi asuransi tahun anggaran 2020.

Kedua, terdapat kewajiban kompensasi pembangunan rumah susun murah/sederhana (RSM/S) yang sudah ditetapkan nilainya, namun belum diterbitkan izin prinsipnya.

“Ketiga, penatausahaan aset konstruksi dalam pengerjaan yang belum memadai,” kata Bahrullah berdasarkan keterangannya pada Senin (31/5/2021).

Walau BPK menemukan permasalahan, tapi tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan DKI Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan DKI, maka BPK memberikan WTP.

Baca juga: Heboh Pengunjung Eksklusif di Kebun Binatang Ragunan, Plt Kadis Pariwisata dan Pengelola TMR Bungkam

“Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut,” ujar Bahrullah.

Menurutnya, opini WTP bukanlah jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

Baca juga: Warga Keluhkan Kehadiran Pengunjung Eksklusif di Ragunan, Bebas Masuk Kandang & Kasih Makan Jerapah

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved