Breaking News:

Tes Wawasan Kebangsaan

Fahri Hamzah Minta Publik Menyerahkan Kepercayaan pada Pimpinan KPK Membenahi Institusi lewat TWK

Politisi senior Fahri Hamzah meminta publik untuk mendukung pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Karena mereka dianggap tak kompeten.

Editor: Valentino Verry
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Mantan politisi PKS, Fahri Hamzah, meminta Presiden Jokowi dan publik memberikan kepercayaan pada pimpinan KPK yang telah membenahi institusi KPK dari para pegawai yang tak sejalan lewat TWK. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Fahri Hamzah akhirnya buka suara terkait polemik pemecatan 51 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri  meminta Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada pimpinan KPK yang baru dalam memperbaiki kondisi KPK dari dalam. 

”Berikan kepercayaan pimpinan KPK sekarang, mereka juga anak bangsa yang punya hati nurani. Mereka pasti ingin memperbaiki keadaan dan menuntaskan segala persoalan penyelewengan penegakan hukum di institusi tersebut dari dalam,” ujar Fahri, Senin (31/5/2021).

Bahkan ada sebagian dari penggiat, lanjut Fahri, belum bisa menerima koreksi yang serius terhadap penegakkan hukum khususnya di lembaga KPK.

Baca juga: Ahmad Syaikhu Prihatin Pejuang Antikorupsi di KPK Disingkirkan lewat TWK

Baca juga: Ratusan Pegawai KPK yang Lolos TWK Minta Penundaan Pelantikan ASN, Ini Alasannya

Sehingga ada orang yang merasa kalau bukan karena sekian orang itu yang berada di lembaga tersebut tidak ada gunannya lagi.

”Padahal di sana ada ribuan pegawai, jaringan dan anggaran besar. Babak akhir dari koreksi harus kita teruskan. Kita tidak boleh kembali ke belakang,” ungkap mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.    

Sementara Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melontarkan sindiran pedas kepada Novel Baswedan.

Menurut Neta, keputusan pimpinan KPK yang mewajibkan pegawainya mengikuti TWK sudah sangat tepat dan sesuai statment Presiden Jokowi.

Maka, bagi yang tidak lulus harus berjiwa besar utuk segera keluar dari Gedung KPK. “KPK bukanlah milik pribadi Novel yang bisa dijadikannya sebagai kerajaan milik pribadi,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta publik agar bijak dan cermat menanggapi polemik ini. “Jangan sampai terjadi penilaian bahwa KPK adalah Novel, dan Novel adalah KPK,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved