Breaking News:

Pegawai KPK

LAKSI Minta Pemerintah Tegas dan tidak Tunduk pada Tekanan Eks Pegawai KPK yang tak Lolos TWK

LAKSI menyatakan 51 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) layak dipecat karena menunjukkan pemberontakan pada aturan hukum.

Editor: Valentino Verry
twitter kpk
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mendesak 51 pegawai KPK yang tak lulus TWK layak dipecat karena secara terang-terangan melawan pimpinan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) layak dipecat karena secara terang-terangan melawan pimpinan dan bersikap,reaksioner dan frontal.

"Ke-51 orang pegawai yang gagal TWK ini bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan dan reaksioner serta frontal,” ujar Ketua LAKSI, Azmi Hidzaqi, Minggu (30/5/2021).

“Melawan keputusan pimpinan KPK sebagai pejabat negara jelas dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah," imbuhnya.

Baca juga: Ngabalin Sebut Ada Tuduhan Menyesatkan soal TWK KPK

Karena itu, LAKSI menolak upaya penggiringan opini yang melemahkan pimpinan KPK tersebut.

Menurut Azmi, TWK adalah metode yang tepat dan benar yang digunakan untuk melegalkan mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Hasilnya, sebagian besar pegawai KPK lolos dan sebagian kecil dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN.

"Miris apabila mereka yang mengaku WNI menolak TWK serta tidak menerima hasilnya, sedangkan TWK menjadi  bagian jati diri sebagai anak bangsa Indonesia dalam membangun fondasi bangsa, Pancasila, dan NKRI," tutur Azmi.

Dia menyebutkan bahwa ke-51 eks pegawai KPK ini mengikuti perkembangan sejak awal dengan melakukan penolakan revisi UU KPK 2019 sampai dengan TWK, termasuk menunda pelantikan bagi mereka yang telah lulus.

Baca juga: Ketua WP KPK: Hingga Detik Ini Kami Belum Terima Hasil TWK Para Pegawai yang Dinyatakan Tak Lulus

"Ini  semakin jelas dan terbuka bahwa mereka telah dengan sengaja dan mendesain untuk mengagalkan kebijakan proses legislasi (revisi UU KPK),” ucapnya.

“Maka dapat disimpulkan bahwa saat ini mekanisme TWK adalah yang tepat untuk melakukan pembenahan dan penataan di dalam tubuh KPK," tegas Azmi.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved