Berita Jakarta

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Dorong Pemprov DKI Adopsi Sistem Merit Seperti Pemprov Jabar

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Dorong Pemprov DKI Adopsi Sistem Merit Jabatan yang Diaplikasikan Ridwan Kamil di Pemprov Jabar

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan 239 ASN di lapangan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (10/5/2021). Mereka dikumpulkan karena ogah mengikuti Instruksi Sekda DKI Jakarta soal seleksi terbuka JPT pratama atau jabatan eselon 2 di Pemprov DKI. 

Padahal secara kepangkatan dan administrasi, mereka dianggap memenuhi untuk mengikuti lelang jabatan.

Baca juga: Gedung Sudah Menjulang Tinggi, Kepala UPPTSP Jaksel Ungkap Bakal Hotel di Fatmawati Tak Miliki IMB

Tak ayal, 239 ASN ini ‘dijemur’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di halaman Balai Kota DKI pada Senin (10/5/2021) lalu.

Karenanya PSI mendukung langkah DPRD DKI Jakarta untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) lelang jabatan guna mencari permasalahan yang menghambat ASN mengikuti lelang jabatan.

“Kejadian ini harus ditelusuri, karena ini bukan kejadian yang biasa. Bagaimana para ASN menolak naik jabatan padahal didukung dengan insentif Jakarta yang sudah tinggi,” imbuhnya.

Baca juga: Berdiri Menjulang, Gedung Tanpa IMB di Fatmawati Rupanya Bakal Jadi Hotel Bintang 3

Pembentukan Pansus

Seperti diberitakan, DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (pansus) atas fenomena 239 ASN yang ogah mengikuti lelang jabatan eselon 2.

Tujuannya untuk mengetahui penyebab pasti alasan ASN tak mengikuti lelang jabatan, sekaligus memberi rekomendasi kepada pemerintah agar kejadian tersebut tak terulang kembali.

“Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Tak Hanya Langgar Garis Sepadan Bangunan, Gedung Bakal Hotel di Fatmawati Diakui Tak Miliki IMB

Politikus PDI Perjuangan mengungkapkan, nantinya Pansus akan memanggil 239 ASN yang menolak mendaftar dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Motif dan latar belakang sikap mereka akan didalami.

“ASN itu abdi negara, mereka wajib bekerja profesional dan karirnya berjenjang secara rigid sesuai undang-undang, apalagi gaji ASN di Jakarta paling tinggi senasional. Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir,” jelas Prasetio.

Selain itu, pansus juga akan memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, KSAN, BKN, Korpri, termasuk akademisi.

Pemanggilan mereka untuk meminta pendapatnya tentang sistem pengelolaan birokrasi pemerintah dan sumber daya manusianya (SDM) yang baik.

“Jadi, kami bisa mendapatkan gambaran utuh, tidak setengah-setengah,” ungkapnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved