Breaking News:

Pelanggaran HAM

Pengamat: Butuh Keberanian dari Presiden dan DPR untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Pemerintahan terus berganti sejak lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun, kasus pelanggaran HAM masa lalu belum juga terselesaikan.

Kompas/Satrio Nusantoro
Hingga kini, sejumlah kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu belum tuntas terselesaikan. Foto ilustrasi: Peristiwa Semanggi 13 November 1998 di depan Kampus Atma Jaya, Jakarta, terus menjadi kontroversi karena menurut DPR bukan merupakan pelanggaran HAM berat. 

Secara umum ia mengatakan setiap orang memiliki hak yang sama dan bebas dari diskriminas karena terdapat hak yang tidak dapat dikurangi.

Baca juga: Komnas HAM Putuskan Ada Pelanggaran HAM yang Dilakukan Anggota Polri atas Kematian Laskar FPI

Untuk menyelidiki permasalahan atau dugaan pelanggaran HAM di lembaga antirasuah itu, Komnas HAM telah menerbitkan standar norma pengaturan HAM.

Hal itu akan digunakan dalam penilaian apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak terhadap 75 pegawai KPK.

Sementara itu, salah seorang perwakilan wadah pegawai KPK Hotman Tambunan mengatakan laporan ke Komnas HAM merupakan upaya dalam menjaga harkat dan martabat.

"Setidaknya kami melihat ada sekitar delapan hal yang bersifat pelanggaran HAM kepada kami sebagai pegawai KPK," ujar Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK tersebut.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Pelanggaran HAM dalam Praktik di Dunia Tidak Kenal Kadaluarsa

Ia berharap ke depan tidak ada lagi stigma-stigma radikalisme, tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun kebinnekaan yang dialamatkan kepada pegawai KPK terutama 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. (Antaranews)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved