Breaking News:

Berita Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Serahkan Status Aset Lahan di Munjul Jakarta Timur kepada KPK

Wagub DKI Ariza minta Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar memberikan keterangan yang transparan.

Humas Sarana Jaya untuk Wartakotalive.com
Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (batik), Rabu (8/7/2020) mengatakan, BUMD Academy DKI Jakarta dinilai sangat positif dan memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar BUMD DKI Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta menyerahkan status aset pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang menjadi objek praktik korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, Pemprov juga masih menunggu hasil keputusan penyidik terkait nasib lahan tersebut.

“Sementara ini kami serahkan, nanti apa yang menjadi keputusan kebijakan KPK terkait status aset. Apakah disita dulu atau bagaimana nanti dilihat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota pada Jumat (28/5/2021) malam.

Baca juga: Hapus Dosa Direktur Utama, Perumda Sarana Jaya Kini Berusaha Kembalikan Duit Sebesar Rp 200 Miliar

Baca juga: Perumda Sarana Jaya Sedang Mengupayakan Pengembalian Duit Rp 200 Miliar

Ariza mengatakan, pembayaran lahan di Munjul juga belum lunas karena dibeli secara bertahap.

Perumda Sarana Jaya telah membayar beberapa kali lahan tersebut guna keperluan pengembangan perseroan.

Namun demikian, Ariza tak menjelaskan tentang total nilai pembelihan lahan di sana.

“Ya kan dalam proses pembelian yang memang belum lunas, karena baru dua kali pembayaran,” ujar Ariza.

Baca juga: Dirut Perumda Sarana Jaya Terjerat kasus Korupsi, Pemprov DKI Minta KPK Profesional dan Objektif

Dalam kesempatan itu, Ariza juga meminta kepada Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar memberikan keterangan yang transparan.

Terutama terkait praktik korupsi pembelian lahan yang dia lakukan ketika menjabat sebagai pimpinan di salah satu BUMD milik Pemprov DKI.

“Terkait Pak Yoory kami menghormati aparat hukum KPK yang bekerja. Tentu kami juga ingin memberi kesempatan kepada Pak Yoory untuk bisa memberikan keterangan yang baik, sesuai fakta dan situasi kondisi yang apa adanya,” jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved