Breaking News:

Ini Tanggapan Anggota Komisi VIII Soal Data Bansos yang Disoroti Presiden Jokowi

Ini Tanggapan Anggota Komisi VIII Soal Data Bansos yang Disoroti Presiden Jokowi. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

ISTIMEWA
Lisda Hendrajoni 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan akurasi data dalam penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) di sejumlah daerah di Indonesia.

Sorotan ini setelah ditemukannya 21 Juta penerima ganda bantuan sosial yang diketahui dan saat ini sudah dibekukan oleh Kementrian Sosial.

"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi saat rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah di Istana negara, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Terapkan Micro Lockdown, Warga yang Masih Positif Covid-19 di Ciracas Tinggal 11 Orang

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyatakan mendukung sikap presiden terkait akurasi data. Menurut Lisda ini merupakan persoalan yang selalu muncul dalam setiap tahun, dan setiap ada bantuan.

“Tanpa akurasi data, Bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Ini yang selama ini terjadi, sehingga menimbulkan permasalahan baru di masyarakat yakni kecemburuan sosial bahkan dapat menimbulkan fitnah,” ujar Lisda saat dihubungi oleh media.

Bahkan menurut Anggota Fraksi Nasdem tersebut, penyampaian Presiden merupakan sebuah peringatan dari Presiden agar menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik itu Kementrian dan Pemerintah Daerah.

Baca juga: ICW Desak Kapolri Copot Firli Bahuri, Kompolnas: Tak Ada Kaitan, Salah Polri Apa?

“Ini sebuah sinyal peringatan, bagi pemerintah daerah juga maupun pemerintah pusat dalam hal ini kementrian terkait sinkronisasi data,” ungkapnya.

Seharusnya menurut Lisda hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementrian Sosial saja, namun menjadi tugas para pemilik kepentingan lainnya, yang berhubungan dengan Validasi data.

“Klasifikasinya sudah ada di Kementrian, tinggal bagaimana pengaplikasian di Daerah. Jadi perlu kerjasama dan gerakan bersama dari segala pemangku kepentingan baik di Pusat ataupun di daerah untuk mewujudkan data nasional yang akurat dan valid,” sambungnya.

Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam proses pendataan sehingga tidak ada manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Penjelasan Buya Yahya Kapan Kita Ungkapkan Kata Masya Allah dan Subhanallah yang Benar,

“Jangan langsung percaya dengan data yang diberikan. Sebaiknya dipastikan dengan betul-betul turun ke lapangan khususnya bagi pendata yang berasa di tingkat desa.” Ujar Politisi NasDem tersebut.

Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat tersebur juga menegaskan, terus mendesak Kementrian serta pemerintah daerah agar dapat melakukan sinkronisasi data dengan terobosan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih bantuan sosial di kemudian hari.

“Hampir dalam setiap rapat dan pertemuan kita sampaikan ini. Persoalan kita dari dulu masih soal data. Semoga segera ada terobosan dari Mentri Sosial dalam hal validasi dan sinkronisasi data ini, karena Bantuan Sosial terus ada bagi masyarakat setiap tahunnya, terutama saat masa-masa Pandemi,” pungkasnya.

Baca juga: Perjuangkan Fasum bagi Warga Depok, Imam Budi Hartono ke Pulau Bangka Tanyakan Aset PT Timah

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved