Breaking News:

Korupsi Banten

Pengamat Kebijakan Publik Pertanyakan Janji Kampanye Wahidin Halim yang Antikorupsi

Pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul mempertanyakan janji kampanye Gubernur Banten Wahidin Halim soal antikorupsi, yang tak menjadi kenyataan.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten Wahidin Halim sedang digoyang beberapa isu korupsi. Padahal saat kampanye, dia bertekad menumpas semua praktik korupsi di Provinsi Banten, dan menghapus citra buruk provinsi tersebut. 

Ketiga, Adib menyarankan kepada Wahidin selagi masih bisa menyelamatkan janji kampanye dan program prioritas, lebih baik terlambat atau tidak sama sekali alias berantakan, segera lakukan mutasi dan copot anak buahnya yang tak capai target kerja.

Ini menjadi bagian penting sebagai pertanggung jawaban moral kepada publik sesuai janji kampanye dulu. Bisa menjadi oase di tengah maraknya kasus korupsi

"Kalau tidak, publik akan melihat lagi ke belakang, saat Banten mendapat stigma provinsi korup. Imbasnya, kalau misalnya WH bakal maju lagi pada periode kedua, kalau ini tidak beres, akan menjadi beban politik yang berat," ungkap Adib yang juga akademisi dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang.

Sebelumnya, Wahidin menegaskan dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Banten terkait Dana Hibah Pondok Pesantren.

Hal itu disampaikan Wahidin dalam konferensi pers bersama wartawan di Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Ahmad Yani No. 158, Kota Serang.

Dalam kesempatan itu, Wahidin menjelaskan mekanisme proses pemberian dana hibah baik untuk pondok pesantren maupun dana hibah lainnya.

Dijelaskan, secara administratif pemberian dana hibah yang diatur dalam Perda Pemberian Dana Hibah Pondok Pesantren, tidak ada persoalan.

Secara mekanisme, penganggaran dilakukan oleh OPD, kemudian diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  kemudian dimasukkan menjadi RKUA-PPAS (Rencana Kebijakan Umum APBD- Prioritas Plafon Anggaran Sementara). 

Baca juga: Wahidin Halim Kembali Perpanjang PPKM Mikro di Banten Berhubung Virus Corona Belum Mereda

"Kemudian dibahas bersama dewan (DPRD Banten) lalu munculah RAPERDA, kemudian menjadi Perda untuk Tahun 2020,” katanya, Rabu (26/5/2021).

“Kalau memang hibah itu salah atau konsepnya tidak sesuai, pastinya kena evaluasi Kemendagri,” imbuhnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved